jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah akan menerapkan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi. Hal ini dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat saran dengan jumlah yang wajar.
Pembatasan akan dilakukan jika digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sudah tuntas untuk mencatat jumlah BBM yang disalurkan dan identitas pembeli.
BACA JUGA: Pengamat: Alihkan Subsidi BBM untuk Pekerja yang Kena PHK
Dari digitalisasi SPBU ini, akan diperoleh data pembelian BBM setiap konsumen SPBU Pertamina.
Dengan penerapan digitalisasi SPBU, data penyaluran BBM bisa dicatat dengan tepat, sehingga jumlah BBM bersubsidi yang disalurkan bisa dibatasi untuk setiap kendaraan.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Banser vs HTI, Jadi Kapan Rizieq Pulang? Jokowi Masih Dikaitkan dengan PKI
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menyampaikan, pembatasan dilakukan agar tidak ada pembelian BBM bersubsidi dalam jumlah besar.
"Pemerintah terus mendorong agar digitalisasi pada 5.518 SPBU yang ada dapat tuntas untuk pengawasan penyaluran BBM secara umum," kata Siswanto dalam keterangannya, Selasa (25/8).
BACA JUGA: Tergila-Gila pada Mobil Mewah Hotman Paris, Nikita Mirzani Sampai Naik di Atas Atap, Awas Lecet!
Saat ini, dari 5.518 SPBU yang ada, digitalisasi telah dilakukan di 2.902 SPBU di mana sebanyak 2.542 SPBU juga telah dilengkapi dengan perangkat electronic data capture (EDC).
Pembatasan BBM bersubsidi juga dilakukan PT Pertamina. Perusahaan pelat merah ini terus mendorong agar kelompok masyarakat mampu, seperti para pemilik mobil pribadi, tidak mengonsumsi BBM subdisi.
Teranyar Pertamina bersama pemerintah provinsi Aceh menerapkan kebijakan pemasangan stiker BBM subsidi.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Aceh, Mahdinur menyampaikan, program pemasangan stiker BBM subsidi tersebut bertujuan memberikan kesadaran kepada masyarakat pemilik mobil mewah agar tidak mengisi bahan bakar premium atau solar subsidi.
“Yang kami harapkan adanya budaya malu bagi mereka-mereka yang tidak pantas menggunakan BBM subsidi,” ujar Mahdinur.
Dia menyatakan, setiap tahun pemerintah pusat membagi kuota BBM subsidi untuk semua provinsi. Untuk tahun 2020, Aceh mendapat jatah solar subsidi sebanyak 358.187 kiloliter, sedangkan premium 190 685 kiloliter.
Hingga pertengahan Agustus, hampir 50 persen kuota BBM subsidi itu sudah terpakai. Jika tidak ada kebijakan seperti pembatasan konsumsi, dan menggunakan stiker khusus, bisa-bisa kuota habis. Dan, prang yang berhak justru tidak kebagian.
“Akan kami lihat lagi dengan adanya stiker apakah masih ada mobil mewah yang antre di jalur BBM bersubsidi," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad