BIN: Dampak Penolakan Pilkada 2020 Menurunkan Jumlah Pemilih

Jumat, 23 Oktober 2020 – 18:35 WIB
Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara Wawan Purwanto. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto menyoroti maraknya narasi menolak pelaksanaan Pilkada 2020.

Wawan mengatakan, BIN menempatkan narasi penolakan itu menjadi satu di antara peta kerawanan.

BACA JUGA: 77 Persen Kampanye Pilkada 2020 Masih Dilakukan Secara Tatap Muka

Dia menerangkan, tidak sedikit organisasi masyarakat dan keagamaan yang meminta pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda.

Upaya itu berpotensi mengurangi jumlah pemilih Pilkada 2020. Terlebih lagi, pihak penolak itu membawa narasi tingginya kasus Covid-19 ketika Pilkada 2020 dipaksakan.

BACA JUGA: Satgas Intelijen Medis BIN Gelar Operasi Penanganan Wabah Covid-19

Wawan mengungkapkan itu saat menjadi pembicara diskusi daring bertema 'Antisipasi Kerawanan Kamtibmas dan Kesehatan dalam Pilkada serentak 2020' yang digelar Masyarakat Pers Pemantau Pemilu (Mappilu), Jumat (23/10).

"Situasi tersebut bisa menunjukkan antipasi dan skeptis terhadap Pilkada. Dampak lain risiko warga dalam memilih akan menurun," ucap Wawan.

Selanjutnya, kata dia, BIN mencatat peta kerawanan Pilkada 2020 terkait kampanye terselubung.

Misalnya, terjadi politisasi bantuan sosial Pilkada 2020 yang berlangsung pada saat pandemi Covid-19.

"Pandemi Covid-19 berpotensi menjadikan momentum kepala daerah untuk kampanye terselubung dengan politisasi Bansos," ungkap dia.

Selanjutnya, kata dia, BIN mengindentifikasi peta kerawanan Pilkada 2020 terkait upaya peretasan.

Bisa saja, hasil Pilkada 2020 melalui daring diretas. Kemudian memunculkan spekulasi tidak netralnya penyelenggara Pemilu.

"Isu peretasan berpotensi memunculkan spekulasi dan tidak netralnya penyelenggara pemilu yang ujungnya meningkatkan tensi politik," tutur dia.

Atas berbagai peta kerawanan tadi, BIN telah melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dengan penyelenggara Pemilu.

BIN juga turut melaksanakan pengawasan di lapangan, agar Pilkada 2020 berjalan lancar.

Kemudian, BIN juga melaksanakan pemutakhiran data, sosialisasi melalui media cetak, online, atau media sosial agar masyarakat patuh protokol kesehatan menuju Pilkada 2020.

"BIN juga mengimbau PWI sampai wartawan menciptakan berita sejuk demi mencegah gejolak di masyarakat," pungkasnya. (ast/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler