Bjb INDAH Sinergi Strategis Bank Bjb dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Jumat, 27 September 2019 – 18:58 WIB
Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi sesaat setelah menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan yang disaksikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Foto: dok kemenpar

jpnn.com, PANGANDARAN - Sesuai dengan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan, bank bjb mempunyai strategi jitu dalam menghadapi tantangan dan kompetisi di dunia perbankan. Salah satunya siap mendukung program bjb INDAH (Infrastruktur Daerah).

Sejak awal berdiri bank bjb telah berperan aktif dalam penyaluran kredit infrastruktur berbekal pengalaman serta dukungan sistem dan SDM yang andal, bank bjb sangat siap bertindak sebagai lead maupun arranger dalam pembiayaan untuk kegiatan pembiayaan infrastruktur, hal ini sesuai dengan misi, bank bjb berperan aktif mendukung percepatan program pembangunan Pemerintah Daerah dengan fasilitas kredit bagi Pemerintah Daerah maupun swasta.

BACA JUGA: Kalungan Ulos Sambut Peserta Famtrip TA/TO Oman di Medan

Dalam acara Forum Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) yang diselenggarakan di Pantai Indah Resort Hotel Timur Pangandaran (26/9), bank bjb menghadirkan Yuddy Renaldi selaku Direktur Utama bank bjb, Suartini selaku Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb serta Nia Kania selaku Direktur Keuangan & Manajemen Risiko.

Bank bjb berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi bjb INDAH bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Pribadi Santoso Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi dan Direktorat Bina Keuangan yang diwakili oleh Dr. Moch Ardian N. Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Acara yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta perwakilan Kepala Daerah dari 27 Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan DPRD Provinsi Jawa Barat ini mengupas tuntas mengenai sepak terjang pembiayaan proyek-proyek infrastruktur daerah maupun kerja sama Pinjaman Daerah yang telah dilakukan bank bjb dengan Kota/Kabupaten di Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Ridwan Kamil mengatakan, program bjb Indah merupakan upaya pemprov untuk menggenjot pembangunan infrastruktur daerah. Program ini memanfaatkan pembiayaan bank bjb, sebagai BPD milik Jawa Barat dan Banten. Pemerintah daerah bisa memanfaatkan pinjaman ke bank bjb untuk membiayai infrastruktur daerah.

"Bank bjb yang bisa dimanfaatkan, apalagi daerah juga pemilik saham. Maka kenapa direksinya disempurnakan, karena mereka dititipi itu. Namanya juga bank pembangunan, untuk memberi fasilitas pembiayaan untuk pembangunan," kata dia.

Ridwan Kamil mengajak kepada seluruh kepala daerah untuk memanfaatkan pembiayaan bjb Indah untuk membiayai pembangunan. Menurut dia, likuiditas bank bjb cukup besar, sehingga sangat siap. "Ada dana triliunan di bjb, silakan dimanfaatkan. Tinggal ada kemauan tidak untuk memanfatkan ini. Nanti silakan diatur, apakah cicilan lima tahun atau seperti apa. Apalagi, bjb Indah ini bunganya kecil. Dari pada pinjam ke bank lain, mending ke bjb," imbuh dia.

Di sela-sela acara Kopdar Yuddy Renaldi menuturkan, bank bjb selalu berperan aktif dan mendukung pembangunan untuk Indonesia yang lebih maju dan lebih kuat dengan menawarkan produk berkualitas dengan keuntungan – keuntungan yang menarik. Di antaranya suku bunga kompetitif, jaminan clean basis dan hasil keuntungan yang kembali ke pemerintah daerah.

"Tentunya hal ini adalah keuntungan yang sangat menarik bagi daerah – daerah yang bergabung dengan bank bjb. Selain mendapat keuntungan dari segi pembiayaan infrastruktur maupun investasi bagi daerahnya tetapi juga dapat menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di daerah itu sendiri," katanya.

Bjb INDAH ditujukan untuk mendanai kegiatan proyek-proyek infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah Jawa Barat yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Jawa Barat. Penyaluran kredit infrastruktur segmen komersial dilakukan dalam bentuk kredit modal kerja yang digunakan untuk  mendukung proyek–proyek daerah beberapa proyek yang telah dilakukan yaitu di antaranya proyek Jalan Lingkar Majalaya, Proyek Lanjutan Overpass Tegal Gede, Proyek Penataan Alun-Alun Kejaksaan Kota Cirebon, Proyek PLTM Cikaengan, Pembangunan Pasar Rakyat Awipari Kota Tasikmalaya, Proyek Jaringan Irigasi (Lanjutan) Kab. Indramayu, Pembangunan Jalan Lingkar Dramaga Seksi I (STA.0+950).

Dari Segmen Korporasi penyaluran kredit dilaksanakan dengan pola sindikasi maupun bilateral untuk mendukung proyek –  proyek strategis nasional. Proyek-proyek yang telah dilaksanakan di antaranya Peningkatan Jalan Ruas Jl. Simpangloji – Cibutun –  Balewer Puncak Darma Paket 1 & 2 (Geopark Ciletuh), Pinjaman Daerah Untuk  Pemerintah Kabupaten Ciamis, Pinjaman Daerah Untuk Pemerintah Kabupaten Kuningan, Tol CIPALI Akses Menuju Bandara Kertajati, Proyek Jalan Tol Elevated Jakarta-Cikampek, Proyek Tol Kanci Pejagan.

Target Market bjb INDAH ditujukan untuk Pemerintah Daerah Maupun Badan Usaha yang memenuhi ketentuan persyaratan. bjb INDAH kepada Pemerintah Daerah terbagi menjadi  3 klasifikasi berdasarkan jangka waktu yaitu:

  • Jangka Pendek merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan.  Pinjaman Jangka Pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
  • Jangka Menengah merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan. Pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah.
  • Jangka Panjang jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.  Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan: (a) menghasilkan Penerimaan Bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut, (b) Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa Penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, (c) Manfaat Ekonomi dan Sosial.

Di sela-sela acara Kopdar yang diadakan di Pantai Timur Pangandaran, Yuddy Renaldi menuturkan, “bank bjb selalu berperan aktif dan mendukung pembangunan untuk Indonesia yang lebih maju dan lebih kuat dengan menawarkan produk berkualitas dengan keuntungan – keuntungan yang menarik, diantaranya suku bunga  kompetitif, jaminan  clean basis dan hasil keuntungan  yang kembali ke pemerintah daerah. Tentunya hal ini adalah keuntungan yang sangat menarik bagi daerah – daerah yang bergabung dengan bank bjb selain mendapat keuntungan dari segi pembiayaan infrastruktur maupun investasi bagi daerahnya tetapi juga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah itu sendiri.” (jpnn)


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
Kemenpar   Bank BJB  

Terpopuler