Anggota BK Ali Maschan Moesa menyatakan, cepat tidaknya proses bagi mereka yang diduga telah memeras BUMN bergantung materi yang disampaikan Dahlan. "Kalau data dan alat bukti yang diberikan kuat, pasti cepat dan mudah nanti prosesnya. Dan begitu sebaliknya. Hal-hal seperti ini kan sering ada baunya, tapi susah dibuktikan," ujar Ali saat dihubungi kemarin (3/11).
Sebagaimana proses beracara di BK pada umumnya, setelah pemanggilan Dahlan, institusi penjaga kode etik dewan itu akan terlebih dahulu memanggil nama-nama anggota DPR yang disebut. Yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi hingga bantahan terhadap laporan yang telah disampaikan.
"Baru ketika semua tahap sudah dilalui, kemudian kami bersidang untuk menentukan sanksi bagi yang dianggap telah melanggar kode etik, BK akan tegas menyangkut hal ini," terang politikus PKB tersebut.
Ali juga menyinggung hiruk pikuk polemik yang muncul pasca pernyataan Dahlan tentang adanya anggota dewan yang minta "jatah" ke BUMN. Ali yakin, andai Dahlan memilih diam-diam mengirim data dan informasi ke BK ataupun KPK, pihaknya akan lebih mudah memprosesnya. "Ibarat menangkap ikan, airnya sekarang sudah keruh, jadinya agak lebih susah menangkap ikannya sekarang," imbuhnya.
Selain Dahlan, pada hari yang sama BK juga mengagendakan pemanggilan Kepala Humas Kementerian BUMN Faisal Halimi dan Direktur Utama (Dirut) PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro.
Dipanggilnya Halimi terkait dengan beredarnya belasan inisial nama yang disebut sebagai oknum anggota DPR pemeras BUMN. Sejauh ini, Humas Kementerian BUMN telah menyanggah anggapan bahwa inisial itu bersumber dari mereka. Sedangkan Ismed akan dimintai keterangan soal pernyataannya di hadapan publik yang membenarkan pernyataan Dahlan. Bahkan, dia mengaku bahwa sempat ada oknum anggota DPR yang meminta upeti saat dirinya baru dilantik sebagai bos PT RNI. "Semua pengumpulan keterangan nantinya akan kami langsungkan secara tertutup, karena ini berkaitan dengan kredibilitas seseorang," ujar Ali.
Pada sejumlah kesempatan Dahlan menyatakan siap mengungkap sejumlah nama legislator peminta "jatah" ke BUMN jika dipanggil resmi oleh DPR. Selain itu, dia mengharapkan forum buka-bukaan itu nanti dilangsungkan secara terbuka.
Pengamat politik Andrinof A. Chaniago mengingatkan, upaya Dahlan menata BUMN agar tidak menjadi sapi perah partai politik rawan dibawa ke wilayah politik. Bila dugaan pemerasan oleh oknum anggota DPR terhadap BUMN itu diselesaikan secara "politik", dia khawatir persoalan itu akan mengendap. Tapi, akar permasalahannya tidak tuntas.
"Tentu kita berharap terjadi politik ke arah saling mengungkap. Bukan politik saling menutupi. Bila itu terjadi, yang rugi masyarakat. Nggak ada gunanya ribut-ribut sekarang ini," kata Andrinof seusai relaunching bukunya yang berjudul Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru di Gedung Joeang 45, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, kemarin.
Andrinof mengharapkan BK DPR yang memanggil Dahlan pada Senin (5/11) bersikap konsisten. Semua informasi dari Dahlan yang terindikasi sebagai masalah hukum sebaiknya diselesaikan secara hukum dengan menyerahkannya kepada penegak hukum.
"Kalau untuk kepentingan publik, sebaiknya dibuka saja. Kalaupun itu membuka aib di lingkungan masing- masing, nggak apa-apa. Biar dijadikan bahan koreksi," tegas dosen ekonomi politik dan kebijakan publik FISIP Universitas Indonesia itu.
Dia menambahkan, Dahlan harus memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan introspeksi sekaligus memperbaiki kondisi internal BUMN. Tak semua praktik kongkalikong di BUMN bersifat pemerasan. Tak sedikit yang sifatnya justru saling menguntungkan kedua belah pihak.
"Sekarang ini disorot, ada orang-orang di sekitar Dahlan yang sama saja perilakunya dengan anggota DPR itu. Makelar-makelar juga," sindir dia. (dyn/pri/c11/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilihan Pribadi Penyidik Tak Perlu jadi Polemik
Redaktur : Tim Redaksi