JAKARTA -- Diam-diam Badan Kehormatan (BK) DPR masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk mengambil langkah selanjutnya terkait polemik renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) senilai Rp20 miliar.
"Kami menunggu laporan BPKP, untuk nanti kami jadikan dasar untuk melakukan langkah selanjutnya," tegas Ketua BK DPR M. Prakosa, kepada wartawan, Kamis (1/3), di Jakarta.
Politisi PDI Perjuangan, itu menegaskan, BK menenggarai ada kejanggalan dalam pelaksanaan proyek itu. "Namun untuk meneliti atau menegaskan adanya masalah 'mark up' atau pengadaan 'fiktif' secara sahih, tentu kita menunggu hasil resmi audit BPKP, sebagai lembaga yang berwewenang melakukan 'post audit' proyek-proyek pembangunan," ujarnya.
Ditanyakan, apakah sudah ada rencana dari BPKP, Prakosa mengatakan BK berharap sesegera mungkin diserahkan. "BK sedang menunggu laporan itu. Mudah-mudahan sesegera mungkin," kata mantan Menteri Kehutanan, itu.
Seperti diketahui, BK sudah memeroses terkait proyek renovasi ruang Banggar tersebut. Beberapa pihak terkait sudah dimintai keterangan. Masalah ini muncul setelah terkuaknya anggaran mencapai Rp20 miliar untuk renovasi yang notabene barang-barangnya produk impor. Namun, barang itu sudah diganti dengan produk lokal. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setgab Sepakat PT Empat Persen
Redaktur : Tim Redaksi