BKN Blak-blakan soal Nasib Honorer Masuk Database 2021, Ternyata Tidak Semudah Itu

Kamis, 14 Maret 2024 – 14:34 WIB
Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto (kanan). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan fakta soal keberadaan 1,7 juta honorer yang digadang-gadang akan diangkat menjadi PPPK tahun ini.

Ternyata, 1,7 juta honorer ini belum bisa terakomodasi dalam PPPK 2024.

BACA JUGA: 1,7 Juta Honorer jangan Yakin Dahulu Kantongi NIP PPPK 2024, Cermati Pernyataan BKN Ini

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan memang benar 1,7 juta honorer yang didata pada 2021 itu sudah by name by address.

"Namun, belum tentu bisa diangkat semuanya tahun ini, tetapi honorer yang masuk database bakal diselesaikan pemerintah," kata Haryomo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Rabu (13/3).

BACA JUGA: 6 Kesepakatan MenPAN-RB, BKN & Komisi II DPR soal Pengangkatan Honorer jadi PPPK, Alhamdulillah

Menurut Haryomo, itu karena sampai saat ini formasinya belum ada, bahkan tidak semua pemda mengusulkan formasi PPPK 2024.

Dia menjelaskan saat pendataan BKN pada 2021, tercatat 2,3 juta honorer yang sudah by name by address.

BACA JUGA: Apa Motif Sekeluarga Bunuh Diri di Apartemen Teluk Intan Jakut? Ini Jawaban Polisi

Nah, dalam beberapa kali seleksi PPPK, yang sudah diangkat ASN sekitar 500 ribu.

"Mereka itu diangkat karena ada formasinya," terangnya.

Kondisi itu berbeda dengan 1,7 juta honorer yang tersisa. Mereka masih harus menunggu formasi PPPK 2024 yang ditetapkan MenPAN-RB Azwar Anas.

Syukur-syukur kalau pemda mengajukan semua formasi sesuai jumlah honorernya. Faktanya usulannya tidak sesuai harapan pemerintah pusat.

"Proses penetapan formasi PPPK 2024 memang sedang berjalan. Akan dilihat berapa yang bisa diangkat tahun ini," ucapnya.

Intinya kata Haryomo, seluruh honorer bisa diangkat menjadi PPPK jika formasinya ada. Formasi ada tergantung usulan pemda.

Jika Pemda tidak mengajukan usulan formasi, bagaimana bisa honorernya diangkat ASN PPPK.

"Kalau hanya menetapkan NIP PPPK, BKN bisa bekerja cepat, tetapi semua tergantung formasinya ada atau tidak," tegasnya.

Pada kesempatan sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas memastikan 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP PPPK. Tentunya setelah melalui mekanisme pengangkatan ASN PPPK, salah satunya lewat tes.

"1,7 juta honorer akan diangkat menjadi ASN PPPK setelah melalui serangkaian tes," kata Menteri Anas.

Dia menjelaskan 1,7 juta honorer itu sudah masuk dalam pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2021.

Nantinya sebelum diangkat menjadi ASN PPPK, data 1,7 honorer ini akan diverifikasi validasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Tujuannya agar data honorer yang akan diangkat dan diberikan NIP PPPK sudah clear.

"1,7 juta honorer tersebut mau tidak mau harus diangkat PPPK tahun ini, karena mandatnya UU Nomor 20 Tahun 2023. Jadi, setelah tahun ini, tidak ada istilah honorer lagi, kecuali PNS dan PPPK," katanya. (esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Profil Prabu Revolusi, Komisaris PT Kilang Pertamina Internasional


Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Mesyia Muhammad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler