jpnn.com - jpnn.com - Menteri Pariwisata Arief Yahya menyadari pemerintah tidak mungkin membiayai semua projek pariwisata dengan beban negara.
Sejak awal membangun amenitas akan menggandeng swasta atau private sector dengan mengundang para investor yang meramaikan destinasi wisata.
BACA JUGA: Kutai Barat Paling Diminati Investor
Terutama 10 Bali Baru yang oleh Presiden Joko Widodo sudah diprioritaskan untuk dilakukan percepatan pembangunan.
“Sejak diluncurkan, dibuka keran investasi di sector pariwisata di 10 titik itu, sudah banyak calon pemodal yang tertarik. Mereka yang bangun hotel, resort, restoran, cafe, membuat atraksi dan semua hal yang dibutuhkan wisatawan untuk bisa berlama-lama dan merasa nyaman di destinasi tersebut,” jelas Arief.
BACA JUGA: Pemilik Modal Terpikat Kota Pontianak
Pemerintah, lanjut dia, mengurus infrastruktur dasar, yang sering disingkat menjadi JALI.
Yaitu jalan, air, listrik dan internet atau infrastruktur komunikasi, yang saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar.
BACA JUGA: Buka Gerai Baru, Sogo Investasikan Rp 60 Miliar
“Investasi JALI itu menjadi tugas pemerintah. Yang mengisi dan menghidupkan kawasan dengan amenitas itu, harus menggerakkan private sector,” lanjut dia.
Karena itu, Kemenpar menggandeng Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian LHK, Kementerian ATR, Kementerian BUMN, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, untuk bersama membangun infrastruktur untuk menghidupkan Pariwisata.
“Karena hanya di sector ini, kita bisa bersaing di global market. Pariwisata paling cepat, mudah dan murah untuk menghasilkan PDB, devisa dan tenaga kerja,” kata Arief.
Dari sisi investasi, Kemenpar juga menggandeng Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang kini dipimpin Thomas Lembong.
Mantan Menteri Perdagangan ini juga sangat aktif mempromosikan investasi di sektor pariwisata di mana-mana, termasuk infrastruktur pendukungnya.
Thomas menyatakan upaya itu akan dilakukan melalui kegiatan pemasaran potensi investasi daerah Regional Investment Forum (RIF), 23 Februari 2017 di Nusa Dua, Bali.
“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempromosikan potensi investasi pariwisata dan infrastruktur pendukungnya di daerah kepada existing investor maupun calon investor baik domestik maupun asing,” ujarnya dalam rilis tertulisnya.
Thomas menyebut, bahwa saat ini investasi di bidang pariwisata dan infrastruktur pendukung masih sangat terbuka.
Jika dilihat dari grafik lima tahun terakhir, kontribusi pariwisata masih terlalu minim yakni 2,2 persen atau Rp 51,2 triliun dari total realisasi investasi yang masuk.
Terlalu kecil jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Artinya bisa digenjot lebih besar dan lebih cepat.
Pada 2016 lalu, investasi pariwisata dari dalam negeri (PMDN) haya Rp 2,2 triliun, lalu PMA Rp 12,8 triliun. Total investasinya, baru di angka Rp 15 triliun.
"Padahal, pariwisata cukup prospektif karena dalam lima tahun terakhir rata-bertumbuh 18 persen per tahun," ungkap Thomas.
Regional Investment Forum 2017 itu akan dibuka Kepala BKPM dan menghadirkan narasumber utama seperti Duta Besar Republik Indonesia untuk Cina, Dubes RI untuk Persatuan Emirat Arab, serta perwakilan pelaku bisnis.
Dia berharap, bupati, walikota, kepala dinas penanaman modal provinsi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan asosiasi bisnis, pariwisata dan konstruksi, hingga pengelola lima kawasan pariwisata hadir di sana.
Yakni kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika NTB, KEK Morotai Maluku Utara, Labuan Bajo NTT; Wakatobi Sultra, Danau Toba Sumut, Tanjung Kelayang Belitung dan Bunaken Sulut.
"Hingga akhir 2017, BKPM menargetkan total nilai investasi sebesar Rp 678,8 triliun," imbuh Thomas.
Thomas juga menyebutkan selain mendorong sektor pariwisata dan infrastruktur pendukungnya, BKPM juga menggenjot pertumbuhan investasi di luar Pulau Jawa.
Realisasi investasi 2016, rasio investasi dalam dan luar Jawa berada di level 54 persen berbanding 46 persen.
Meski begitu angka pertumbuhan realisasi investasi di luar Pulau Jawa pada 2016 mencapai 22,2 persen, di atas pertumbuhan realisasi investasi di Pulau Jawa yang sebesar 11 persen.
“Tentu, ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi bahwa tahun 2017 ini adalah tahun pemerataan,” katanya.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Peluang di Luar Jawa Belum Digarap Maksimal
Redaktur & Reporter : Natalia