jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin menyayangkan terjadinya ketimpangan sasaran penerima manfaat subsidi gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG).
Pasalnya, sebagian besar subsidi LPG tersebut justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.
BACA JUGA: Kapolri Listyo Sigit Blak-blakan tentang Sosok Jenderal Idham Azis
Wapres Kiai Ma'ruf pun membeberkan hanya 35 persen masyarakat miskin dan rentan yang merasakan manfaat subsidi LPG dari Pemerintah.
Sementara sebanyak 65 persen lainnya justru dinikmati oleh kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi.
BACA JUGA: Datangi Tanah Abang Bersama Panglima TNI, Jenderal Listyo Sigit Memohon kepada Sekuriti
"Tentu ini ironis, karena alokasi subsidi elpiji jumlahnya sangat besar dan cenderung meningkat," kata Wapres Kiai Ma'ruf dalam orasi ilmiahnya pada Dies Natalis V dan Lustrum I Universitas Pertamina Tahun 2020 secara daring, Senin (1/2).
Kiai Ma'ruf juga menyebut masih banyak masyarakat yang menggunakan bahan bakar kayu dalam memasak sehari-hari. Padahal, pemerintah telah meningkatkan anggaran subsidi LPG hingga mencapai Rp 54 triliun dan menyediakan 7,5 metrik ton LPG untuk rakyat.
BACA JUGA: Tendik Honorer Bakal Diangkat Jadi ASN, Simak Penjelasan Dirjen GTK
"Meskipun Pemerintah pada 2021 mengalokasikan anggaran sekitar Rp 54 triliun untuk subsidi LPG, dan menyediakan LPG sampai 7,5 juta metrik ton untuk masyarakat, masih terdapat lebih dari 12,51 juta rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia yang memasak menggunakan kayu bakar," tutur Wapres.
Guna meminimalkan ketimpangan subsidi LPG tersebut, Wapres yang juga mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta jajaran kementerian terkait agar menetapkan kebijakan yang memihak pada rakyat rentan dan miskin.
Dia juga meminta kementerian terkait untuk mengkaji kebijakan subsidi energi agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mampu mendorong penghematan anggaran pemerintah, sehingga dapat memperkuat ketahanan energi nasional.
"Selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), saya telah meminta agar kebijakan energi juga harus berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan untuk mendorong keadilan terhadap akses energi dan pada akhirnya mendorong ketahanan energi nasional," jelas Kiai Ma'ruf.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam