JAKARTA - Koordinator Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (Kaltim), Ismail Hasan Suni mengatakan blok mahakam yang kaya gas dan minyak yang ada di Kaltim harus diambil oleh negara. Menurutnya, Pemerintah Indonesia dengan segala kewenangannya perlu mengambil alih blok mahakam dari tangan perushaan Prancis Total E & P Indonesie untuk dikelola demi kepentingan rakyatnya sendiri.
Ismail menjelaskan pemerintah sebagai alat Negara tidak boleh membuat tafsiran seenaknya yang menyesatkan rakyat, tetapi harus menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina yang notabene adalah perusahaan Negara. Seperti yang diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (2).
"Kami juga mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengambil alih Blok Mahakam sebagai langkah Darurat mencegah kebangkrutan Negara," kata Ismail kepada wartawan Senin (20/5).
Sikap ambigu pemerintah disatu sisi yang menutup mata atas dahsyatnya pendapatan jika Negara mengelola Blok Mahakam pada sisi lain, pemerintah sangat tega dan tegas bisa menghentikan subsidi BBM kepada rakyat dengan asumsi minimnya anggaran negara, padahal sikap dan kebijakan dalam mengelola Blok Mahakam merupakan amanah konstitusi yang tidak boleh ditawar-tawar.
Berbagai indikasi adanya kongkalikong pemerintah dalam upaya memperpanjang kontrak dengan Pihak Total ditandai pernyataan Menteri ESDM yang menyesatkan masyarakat. Bahwa Ketidaksiapan financial dan lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, pernyataan korup Jero Wacik tersebut tidak hanya bentuk penyesatan kepada masyarakat tetapi cenderung telah mengarah pada penghinaan ditengah ketersediaan tenaga-tenaga ahli yang tersebar diseluruh nusantara.
Padahal Besarnya keuntungan yang akan diperoleh oleh Negara dan rakyat jika pengelolaan blok Mahakam diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia, Jika Pemerintah Prancis dan Pemerintah Jepang secara langsung rela turun tangan dan menjadi ujung tombak mewakili Perusahaan dari Negara mereka untuk melakukan negosiasi sudah tentu ini menjadi fakta bagaimana pentingnya Blok Mahakam bagi kedua Negara ini.
Sementara kesadaran perjuangan rakyat Kalimantan timur sebagai bagian rakyat Indonesia harus berhadapan dengan kepongahan dan konspirasi busuk Kementerian ESDM yang menutup hati demi recehan dan melupakan kemuliaan martabat bangsa Indonesia.
Ismail Juga mendesak kepada DPR RI untuk melakukan langkah kongkrit atas indikasi pelanggaran konstitusi dalam pengelolaan Blok Mahakam. "Meminta KPK untuk memeriksa modus perselingkuhan pengelolaan Blok Mahakam antara TOTAL E&P dengan Jero Wacik, Rudi serta Oknum Komisi VII DPR RI dan mendesak Pihak TOTAL E&P untuk Hengkang sekarang juga dari Bumi Nusantara," tandasnya. (jpnn)
Ismail menjelaskan pemerintah sebagai alat Negara tidak boleh membuat tafsiran seenaknya yang menyesatkan rakyat, tetapi harus menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina yang notabene adalah perusahaan Negara. Seperti yang diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (2).
"Kami juga mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengambil alih Blok Mahakam sebagai langkah Darurat mencegah kebangkrutan Negara," kata Ismail kepada wartawan Senin (20/5).
Sikap ambigu pemerintah disatu sisi yang menutup mata atas dahsyatnya pendapatan jika Negara mengelola Blok Mahakam pada sisi lain, pemerintah sangat tega dan tegas bisa menghentikan subsidi BBM kepada rakyat dengan asumsi minimnya anggaran negara, padahal sikap dan kebijakan dalam mengelola Blok Mahakam merupakan amanah konstitusi yang tidak boleh ditawar-tawar.
Berbagai indikasi adanya kongkalikong pemerintah dalam upaya memperpanjang kontrak dengan Pihak Total ditandai pernyataan Menteri ESDM yang menyesatkan masyarakat. Bahwa Ketidaksiapan financial dan lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, pernyataan korup Jero Wacik tersebut tidak hanya bentuk penyesatan kepada masyarakat tetapi cenderung telah mengarah pada penghinaan ditengah ketersediaan tenaga-tenaga ahli yang tersebar diseluruh nusantara.
Padahal Besarnya keuntungan yang akan diperoleh oleh Negara dan rakyat jika pengelolaan blok Mahakam diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia, Jika Pemerintah Prancis dan Pemerintah Jepang secara langsung rela turun tangan dan menjadi ujung tombak mewakili Perusahaan dari Negara mereka untuk melakukan negosiasi sudah tentu ini menjadi fakta bagaimana pentingnya Blok Mahakam bagi kedua Negara ini.
Sementara kesadaran perjuangan rakyat Kalimantan timur sebagai bagian rakyat Indonesia harus berhadapan dengan kepongahan dan konspirasi busuk Kementerian ESDM yang menutup hati demi recehan dan melupakan kemuliaan martabat bangsa Indonesia.
Ismail Juga mendesak kepada DPR RI untuk melakukan langkah kongkrit atas indikasi pelanggaran konstitusi dalam pengelolaan Blok Mahakam. "Meminta KPK untuk memeriksa modus perselingkuhan pengelolaan Blok Mahakam antara TOTAL E&P dengan Jero Wacik, Rudi serta Oknum Komisi VII DPR RI dan mendesak Pihak TOTAL E&P untuk Hengkang sekarang juga dari Bumi Nusantara," tandasnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kekayaan Membengkak, Bupati Konut Didemo Warga
Redaktur : Tim Redaksi