PEDES-Pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk dua desa yaitu Desa Puspasari dan Desa Sungaibuntu berlangsung aman dan tertib. Namun banyak juga yang melakukan aksi protes terhadap pihak desa karena tidak dapat BLSM. Sebagai solusi, aparat desa melakukan pemotongan Rp50.000 untuk warga yang tidak kebagian BLSM.
Seorang warga Desa Puspasari Dusun Bunder III Siti Rukmana mengatakan, BLSM yang mayoritas mendapatkan adalah orang yang tergolong mampu. Pasalnya, di Desa Puspasri yang tergolong masyarakat miskin tidak dapat. “Apakah daerah lain sama seperti ini juga ataukah tidak, karena banyak masyarkat miskin yang tidak dapat alias tidak didata oleh pihak desa. Apalagi muncul statmemn tentang risiko jadi orang miskin,” ungkapnya kepada Pasundan Ekspres, Jumat (12/7).
Dikatakannya, saat diminta penjelasan, pihak desa tidak tanggung jawab. “Pemerintahan melakukan kesalahan karena yang dekat dengan masyarakat yang salah memberikan informasi atau data,” tutur Siti.
Menurut Kepala Desa Puspasari Kecamatan Kutawaluya H Eman Sulaeman, jumlah penduduk Desa Puspasari sebanyak 1.453 orang namun yang dapat BLSM hanya 535 orang.
“Untuk yang tidak dapat kami tidak bisa melakukan apa-apa, karena memang sesuai data yang ada di mereka. Data itu adalah data yang sesuai dengan data raskin yang ada. Sementara ini kami pihak desa yang terus disalahkan oleh masyarakat, apalagi banyak yang tidak dapat BLSM,” katanya.
Yang penting kata dia, pihaknya sudah melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Pihak desa mengaku merasa bingung ketika pihak PT Pos mengatakan bahwa pembagian BLSM sesuai dengan data yang dipegangnya yaitu data 2011.
Menanggapi banyaknya keluhan, lanjutnya, pihak desa mengambil kebijakan memotong Rp50.000 untuk keluarga miskin yang tidak dapat. Tetapi banyak yang menolak kebijakan tersebut. “Desa yang selalu disalahkan oleh masyarakat, namun kami harus terima karena ini pekerjaan kami,” terangnya.(rio/man)
Seorang warga Desa Puspasari Dusun Bunder III Siti Rukmana mengatakan, BLSM yang mayoritas mendapatkan adalah orang yang tergolong mampu. Pasalnya, di Desa Puspasri yang tergolong masyarakat miskin tidak dapat. “Apakah daerah lain sama seperti ini juga ataukah tidak, karena banyak masyarkat miskin yang tidak dapat alias tidak didata oleh pihak desa. Apalagi muncul statmemn tentang risiko jadi orang miskin,” ungkapnya kepada Pasundan Ekspres, Jumat (12/7).
Dikatakannya, saat diminta penjelasan, pihak desa tidak tanggung jawab. “Pemerintahan melakukan kesalahan karena yang dekat dengan masyarakat yang salah memberikan informasi atau data,” tutur Siti.
Menurut Kepala Desa Puspasari Kecamatan Kutawaluya H Eman Sulaeman, jumlah penduduk Desa Puspasari sebanyak 1.453 orang namun yang dapat BLSM hanya 535 orang.
“Untuk yang tidak dapat kami tidak bisa melakukan apa-apa, karena memang sesuai data yang ada di mereka. Data itu adalah data yang sesuai dengan data raskin yang ada. Sementara ini kami pihak desa yang terus disalahkan oleh masyarakat, apalagi banyak yang tidak dapat BLSM,” katanya.
Yang penting kata dia, pihaknya sudah melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Pihak desa mengaku merasa bingung ketika pihak PT Pos mengatakan bahwa pembagian BLSM sesuai dengan data yang dipegangnya yaitu data 2011.
Menanggapi banyaknya keluhan, lanjutnya, pihak desa mengambil kebijakan memotong Rp50.000 untuk keluarga miskin yang tidak dapat. Tetapi banyak yang menolak kebijakan tersebut. “Desa yang selalu disalahkan oleh masyarakat, namun kami harus terima karena ini pekerjaan kami,” terangnya.(rio/man)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sidang Sengketa Pilkada Mitra di MK Ricuh
Redaktur : Tim Redaksi