JAKARTA - Pengamat ekonomi Hendri Saparini mengingatkan pemerintah agar dalam membuat kebijakan tidak menggangu daya saing dan daya beli masyarakat. Menurutnya, menaikan harga BBM jelas sudah memperlemah daya saing dan daya beli masyarakat.
"Kebijakan apapun, pemerintah tidak boleh mengganggu daya saing dan beli. Kalau ada kompensasi akibat kenaikan harga BBM, mestinya 100 persen. Tapi pemerintah malah berkilah, BLSM itu sifatnya membantu. Jadi bukan kompensasi," kata Hendri dalam diskusi di gedung DPD, Senayan Jakarta, Rabu (19/6).
Dituturkannya, BLSM Rp 150 ribu yang dibayarkan setiap bulan juga tidak rasional. Sebab tingkat inflasi di masing-masing daerah berbeda.
"Yang dihitung pemerintah itu inflasi tingkat atas, sementara inflasi di tingkat bawah sampai dua kali lipat dan itu berbeda di masing-masing daerah. Jadi kalau nantinya ada keributan karena BLSM ini, penyebabnya karena disain kebijakannya dari awal memang tidak benar," ungkapnya.
Karenanya Direktur Eksekutif Econit itu mengaku tak sependapat dengan asumsi pemerintah bahwa gejolak kenaikan harga BBM ini akan berlangsung selama empat bulan saja. Sebab, begitu harga melambung maka akan sulit menurunkannya.
"Setelah itu harga-harga kan tidak akan turun. Siapa lagi yang akan memberi mereka sedekah. Ini kan sangat jelas telah mengurangi daya beli dan saing masyarakat," tegas Saparini.
Dituturkannya, pemerintah China tak menaikkan harga BBM demi daya beli di dalam negeri. "Harga BBM tidak mereka naikkan karena pemerintahnya mempunyai pikiran bahwa harga BBM murah mendorong daya saing dan daya beli," imbuhnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Iskan Ungkap Kebingungan Pertamina
Redaktur : Tim Redaksi