jpnn.com - JAKARTA- Kebijakan Kementerian Perhubungan yang bakal mengubah skema pengoperasian 116 pelabuhan menuai kecaman. Langkah itu dianggap sebagai akal-akalan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan.
Sebagaimana diketahui, Kemenhub sebelumnya menyerahkan pengelolaan 116 pelabuhan pada pihak swasta dan BUMN. Namun, Kemenhub kini akan membentuk Badan Layanan Umum (BLU).
BACA JUGA: Pengamat Ini Dukung Pemerintah Naikkan Harga Elpiji 3Kg
“Langkah ini hanyalah akal-akalan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan agar anggaran operasional 116 pelabuhan tetap di bawah kontrol Kemenhub. Ini langkah keliru," terang Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khaddafi, Senin (23/3).
Ucok menambahkan, layanan di pelabuhan tak hanya sebatas penumpang. Sebab, ada area bisnis di dalamnya. Tak hanya perusahaan, pihak ketiga juga diuntungkan di pelabuhan.
BACA JUGA: Terbangi 10 Rute ke Tiongkok, Garuda Targetkan Angkut 800 Ribu Penumpang
"Jangan disamakan antara BLU yang sudah diterapkan di kampus dan TransJakarta dengan yang akan diterapkan di pelabuhan nantinya. Karena ini tidak murni mengelola layanan kepada masyarakat luas saja. Harus dipilah antara yang berhubungan dengan masyarakat langsung atau dengan perusahaan, kargo dan lain sebagainya yang seharusnya menjadi wilayah BUMN," tegas Ucok. (gir/boy/jpnn)
BACA JUGA: Garuda Indonesia Dapat Pinjaman BII-Maybank Rp 13,1 Triliun
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemampuan Tim Ekonomi Jokowi Diragukan
Redaktur : Tim Redaksi