JAKARTA - Aksi premanisme di bandara yang sering memeras tenaga kerja Indonesia (TKI) terus menjadi sorotan anggota Komisi IX DPR RI. Mereka mendesak agar Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menertibkan aksi premanisne di terminal IV yang merupakan terminal khusus TKI.
"Persoalan ini sudah lama terjadi, tapi kok tidak selesai-selesai. Masa, TKI yang kita tahu hidupnya susah malah diperas preman di bandara," ujar Arif Minardi, politisi PKS dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, Kamis (31/1).
Dia mengaku prihatin atas aksi premanisme yang marak di bandara. Ironisnya, para petugas di bandara seolah cuek dengan masalah tersebut. "Kalau orang kaya yang dipajakin tidak apalah, tapi ini mereka jual tenaga dan susah lagi. Begitu pulang malah uang hasil kerjanya diambil paksa oleh preman bandara," ucapnya.
Diapun mendesak agar Kepala BNP2TKI mengambil tindakan tegas terhadap masalah tersebut. Terlebih, yang diketahui masyarakat awam, hanya BNP2TKI yang bertugas menghandle TKI. "Kita tahunya yang menggiring TKI begitu sampai di terminal IV adalah BNP2TKI. Jadi pak Jumhur harus lebih proaktif," sergahnya.
Didesak Komisi IX, Jumhur mengaku tidak berdaya menghadapi preman bandara karena bukan ranah BNP2TKI. Yang berhak mengatur dan menertibkan adalah pengelola bandara. "Saya saja kalau masuk bandara harus pakai kartu pas. Tanpa itu saya tidak bisa masuk. Jadi bagaimana bisa saya menertibkan para preman itu," ujarnya.
Dia membenarkan banyak TKI yang begitu sampai di terminal IV langsung dipajakin oleh oknum tidak bertanggung jawab. Bahkan para TKI ini sering kepergok petugas sedang melakukan transaksi penukaran uang dengan office boy di toilet. "Memang kalau ada TKI yang ditarik pungutan liar disebut-sebut ulah BNP2TKI, padahal informasi tersebut tidak semuanya benar," tandasnya. (esy/jpnn)
"Persoalan ini sudah lama terjadi, tapi kok tidak selesai-selesai. Masa, TKI yang kita tahu hidupnya susah malah diperas preman di bandara," ujar Arif Minardi, politisi PKS dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, Kamis (31/1).
Dia mengaku prihatin atas aksi premanisme yang marak di bandara. Ironisnya, para petugas di bandara seolah cuek dengan masalah tersebut. "Kalau orang kaya yang dipajakin tidak apalah, tapi ini mereka jual tenaga dan susah lagi. Begitu pulang malah uang hasil kerjanya diambil paksa oleh preman bandara," ucapnya.
Diapun mendesak agar Kepala BNP2TKI mengambil tindakan tegas terhadap masalah tersebut. Terlebih, yang diketahui masyarakat awam, hanya BNP2TKI yang bertugas menghandle TKI. "Kita tahunya yang menggiring TKI begitu sampai di terminal IV adalah BNP2TKI. Jadi pak Jumhur harus lebih proaktif," sergahnya.
Didesak Komisi IX, Jumhur mengaku tidak berdaya menghadapi preman bandara karena bukan ranah BNP2TKI. Yang berhak mengatur dan menertibkan adalah pengelola bandara. "Saya saja kalau masuk bandara harus pakai kartu pas. Tanpa itu saya tidak bisa masuk. Jadi bagaimana bisa saya menertibkan para preman itu," ujarnya.
Dia membenarkan banyak TKI yang begitu sampai di terminal IV langsung dipajakin oleh oknum tidak bertanggung jawab. Bahkan para TKI ini sering kepergok petugas sedang melakukan transaksi penukaran uang dengan office boy di toilet. "Memang kalau ada TKI yang ditarik pungutan liar disebut-sebut ulah BNP2TKI, padahal informasi tersebut tidak semuanya benar," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Narkoba Raffi Banyak Beredar Di Samarinda
Redaktur : Tim Redaksi