jpnn.com, MEDAN - Wali Kota Medan Bobby Nasution meminta pendataan terhadap warga penerima bantuan sosial (bansos) harus benar-benar objektif.
"Jangan terdengar lagi anggapan yang masuk daftar penerima bantuan itu keluarga kepala lingkungan, lurah, camat, dan orang-orang terdekat," ujar Bobby di Medan, Minggu.
BACA JUGA: Presiden Jokowi dan Menteri Risma Salurkan Bansos dan BLT Minyak Goreng di Bogor
Hal ini ditegaskan usai berdialog dengan masyarakat, terutama ibu-ibu yang berstatus janda di Jalan Geperta Ujung, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia.
Ia mengatakan warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) merupakan syarat penerima bansos sehingga bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
BACA JUGA: Pengemudi Nissan Juke Merah yang Dipergoki Istri Bersama WIL Ternyata Oknum Polisi
Bobby meminta Camat Medan Helvetia Putera Ramadan bersama lurah untuk mendata warga yang memiliki kartu, tetapi tidak mendapat bantuan karena belum terdata di DTKS.
Dia meminta Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoirudin memberikan penjelasan dua program bansos, yakni program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT).
BACA JUGA: Diduga Kehilangan Uang Rp 85 Juta, Winda Ditemukan Pingsan di Depan Pos Pam OPI Mall
"Baru-baru ini dicairkan BPNT dan bantuan minyak goreng untuk tiga bulan. BPNT sebesar Rp 200 ribu per bulan dan minyak goreng Rp 100 ribu per bulan. Total diterima Rp 900 ribu," terang dia.
Roslina, warga setempat mengungkapkan bahwa dirinya selama ini tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial ketika Wali Kota Medan memberi kesempatan.
BACA JUGA: Pengemudi Nissan Juke Merah yang Dipergoki Istri Bersama WIL Ternyata Oknum Polisi
"Nama saya Roslina, Pak. Saya janda, tinggal numpang dengan orang tua. Nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah," ungkapnya.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean