"Saya menilai bahwa penjelasan beliau (Boediono) bagi ekonom seperti saya, 100 persen itu seperti logika yang diajarkan dalam ilmu ekonomi. Dan ketenangan itu saya kira karena beliau meyakini bahwa yang dilakukannya adalah benar," kata Denni dalam acara diskusi bertajuk "Efek Domino Century Boediono" di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (24/11).
Menurutnya, BI memang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan pengucuran dana talangan tersebut. Selain itu, pemberian dana talangan juga menjadi kewajiban BI sebagai stabilisator keuangan untuk menyelamatkan ekonomi negara.
Denni menegaskan, selama tidak ada unsur tindak pidana korupsi dalam pembuatan kebijakan tersebut maka Boediono tidak dapat disalahkan. "Selama proses tidak ada henky penky (kongkalikong,red), tidak ada telpon, tidak ada yang diuntungkan itu fine-fine saja. Itu diskresi dalam kebijakan ekonomi," Denni.
Lebih lanjut ia berharap penanganan kasus Century tidak dibawa ke ranah politik. Ia juga meminta keputusan apa pun yang dijatuhkan pada Boediono didasari proses hukum.
Dalam kesempatan yang sama anggota Timwas Century DPR, Akbar Faisal, menyatakan bahwa tidak semua pakar ekonomi setuju dengan kebijakan bailout Century. Bahkan salah seorang mantan Deputi Gubernur Senior BI yang juga akademisi, Anwar Nasution, mengaku tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat pada tahun 2008 tersebut. "Anwar Nasution bahkan bilang tak perlu bailout Century itu," imbuh Akbar.
Ia pun menganggap pandangan Denni yang melihat kasus Century hanya dari kaca mata ekonom telah menyesatkan. Pasalnya, pandangan tersebut dapat mengalihkan perhatian dari motif-motif di belakang pembuatan kebijakan tersebut.
"Pandangan Mbak Denni ini bisa menyesatkan. Karena melihatnya dari sudut pandang ekonomi saja bukan motif-motif," ujar Akbar. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK: Tak Ada Anak Emas dan Anak Pungut
Redaktur : Tim Redaksi