Hal itu dikatakan Wapres dalam sambutannya pada penyerahan penghargaan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) kepada kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi di Hotel Sultan, Rabu (5/12). Menurutnya, begitu banyak laporan yang diminta pusat sering tidak bisa dilaksanakan dalam waktu singkat oleh daerah sehingga perlu penyederhanaan sistem.
“Saya dengar dari MenPAN&RB sudah bergulir. Karena itu dalam waktu dekat saya minta laporan, apa-apa yang sudah dilaksanakan. Kita dorong untuk penyederhanaan demi efisinesi dalam segala hal, waktu tenaga dan keuangan,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu Boediono juga menekankan agar Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN Kepala Bappenas, UKP4, serta Menteri PAN&RB dapat bersinergi menyederhanakan sistem pelaporan. “Jangan lupa, yang sederhana, jangan terlalu tebal, tapi tajam, menukik pada sasaran yang strategis,” tandas Wapres.
Diungkapkannya pula, dalam pemerintahan saat ini ada dua jenis akuntabilitas, yakni keuangan dan kinerja. Namun yang mendapat perhatian serius memang akuntabilitas keuangan, karena ada implikasinya termasuk reward dan penalty dari Menteri Keuangan. “Tetapi yang LAKIP, tampaknya perlu kita dorong,” lanjutnya.
Meski demikian Wapres mengapresiasi kemajuan dalam sistem laporan evaluasi kinerja instansi pemerintah yang selama ini telah dilaksanakan KemenPAN&RB. “Tetapi saya belum puas. Take seriously. Kinerja itu sisi lain dari keuangan. Kita mendapatkan uang untuk melaksanakan kinerja,” ujarnya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... UNESCO Tetapkan Noken Papua Warisan Budaya
Redaktur : Tim Redaksi