JAKARTA -- Rekomendasi penggantian perabotan proyek renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR oleh Badan Kehormatan (BK) mengundang pertanyaan. Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat memertanyakan apakah hal itu sebagai upaya penghilangan barang bukti dugaan korupsi.
Apalagi, kata dia, masalah itu sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Ketua DPR dan Sekjen DPR.
"KPK belum turun untuk selidiki, jadi tak usah terburu-buru melakukan itu," kata Martin, Selasa (31/1) kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Dia menegaskan, dugaan upaya penghilangan barang bukti lewat pergantian perabotan itu merupakan permainan mafia yang ada di DPR. Kendati demikian, Martin tak menerangkan lebih jauh, siapa mafia itu.
Karenanya, Martin mengingatkan BK DPR tidak dimanfaatkan oleh mafia yang ada di DPR. "Kita anggap sajalah BK itu lugu," ungkapnya.
Dia mengingatkan tugas BK adalah menelusuri dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota dewan dalam proyek itu. "Tugas pokok BK bukan merekomendasikan pergantian perabotan," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sutan: Rapat Bahas Rencana Kerja
Redaktur : Tim Redaksi