jpnn.com - JAKARTA - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyoroti pembangunan di Papua.
Dia menilai kehadiran daerah otonomi baru (DOB) di Papua sangat positif.
BACA JUGA: Boni Hargens Ingatkan Ancaman Politisasi Identitas Jelang Pemilu 2024
DOB mengubah stigma dan paradigma tentang Bumi Cenderawasih.
"Dengan sendirinya mengubah stigma dan paradigma tentang Papua Baru yang mengacu kepada identitas komunal dan kesamaan cita-cita kesejahteraan bersama," ujar Boni Hargens dalam keterangannya, Rabu (2/11).
BACA JUGA: Tragedi Kanjuruhan, Boni Hargens: Jangan Tendensius Sudutkan Polri
Boni juga menyebut istilah New Papua merujuk pada Papua saat ini dan masa depan yang membedakan dengan Papua sebelumnya, di mana persepsi semua orang hanya mengacu kepada keterbelakangan, kemiskinan, konflik dan separatisme.
Menurut dia, kondisi Papua baru adalah kondisi ideal yang terus diperjuangkan agar masyarakat Papua dapat memahami jati dirinya, merdeka dari kemiskinan, keterbelakangan dan merdeka dari segala bentuk kebuntuan.
BACA JUGA: Hasil Survei: Panglima TNI Jenderal Andika Salah Satu Tokoh Berpengaruh
"Pemekaran merupakan skenario percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus pembangunan manusia," ucapnya.
Pembentukan daerah-daerah otonomi baru dalam paradigma pembangunan universal diterima sebagai jalan alternatif dalam mengakhiri kebuntuan pembangunan terutama di daerah terpencil dan rawan konflik.
Pemekaran merupakan peluang potensial bagi masyarakat Papua dalam memajukan diri dalam semua gatra kehidupan.
Namun, penciptaan daerah otonom baru sering dikritik melahirkan raja-raja kecil baru yang senapas dengan perluasan korupsi di tingkat daerah.
Sebaliknya, kata dia, daerah otonomi baru justru meningkatkan peluang pengawasan dan efektivitas kerja kelompok masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Setiap peluang korupsi dan abuse of power akan dengan mudah dilihat dan ditindak oleh masyarakat sipil atau penegak hukum.
Sementara itu, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Dr Toni Wanggai menyambut positif revisi Undang-Undang Otonomi Khusus.
Dia menilai setidaknya terdapat tiga terobosan besar yang dilakukan pemerintah pusat di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Papua.
Pertama, kehadiran badan khusus percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.
Kedua, adanya green design atau perencana induk pembangunan Papua yang komprehensif.
Ketiga, pemberian ruang politik seluas-luasnya kepada Orang Asli Papua dengan dibentuknya DPRK dari jalur pengangkatan bukan jalur pemilihan. (Antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Survei LPI: Kepala BIN Budi Gunawan Tokoh Paling Berpengaruh
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang