jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempunyai misi mencapai pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN Gabriel Triwibawa secara daring, Kamis (9/12).
“Kenapa harus berstandar dunia? Karena sekat-sekat negara saat ini mulai tak ada," ujarnya dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kerja Sama Luar Negeri Kementerian ATR/BPN Tahun 2021.
Gabriel menegaskan pentingnya memiliki pemikiran dengan perspektif nasional dan global.
Hal ini juga sesuai dengan visi Indonesia yang disampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo, yaitu terkait Indonesia Emas 2045.
“Saya mengajak teman-teman untuk membuka perspektif, terutama dalam hal pengelolaan pertanahan dan tata ruang,” imbau Gabriel.
Menurutnya, terbukanya kemudahan dalam pelayanan pertanahan dapat meningkatkan peluang investasi bagi Indonesia.
“Tentunya investasi ini dapat membuka akses peluang lain, yaitu peluang lapangan kerja,” tuturnya.
Gabriel mengungkapkan bahwa peluang lapangan kerja yang luas ini sebagai salah satu wujud untuk mempersiapkan bonus demografi di tahun 2025 kelak.
“Pada tahun 2025, kita akan mencapai bonus demografi, yaitu peluang usia produktif yang besar sekali," tuturnya.
Gabriel menilai bonus demografi tersebut punya potensi untuk bersaing dengan negara lain di kancah global.
"Kita harus sangat kompetitif dengan negara-negara global agar berkontribusi kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia,” katanya.
Gabriel menambahkan keberhasilan program-program Kementerian ATR/BPN bertujuan meningkatkan easy of doing business (EODB) atau kemudahan berusaha.
“Kami berharap agar kemudahan berusaha naik ke level 40 seperti yang ditargetkan,” ujarnya.
Kepala Bagian Kerja Sama Hendro Prastowo yang turut hadir secara langsung berharap kegiatan ini dijadikan sarana untuk mengetahui progres dari program kerja di Kementerian ATR/BPN.
Tak hanya itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kendala-kendala serta perencanaan strategis sebagai penyelesaian masalah.
“Kami berharap bisa berbagi pengalaman terkait pengelolaan kegiatan yang bersumber dari kerja sama luar negeri,” tutupnya. (mcr18/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA JUGA: Ramai-Ramai Kritik SK Menteri ATR soal Sengketa Lahan Cakung, Eks Bos KPK Ikut Bicara
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Mercurius Thomos Mone