Salah satu pejabat publik Pemerintah Federal Australia yang dibayar paling tinggi dapat diberhentikan atau mengundurkan diri dalam beberapa minggu mendatang menyusul dilakukannya dua penyelidikan pelanggaran yang berbeda.

Sejumlah sumber di pemerintahan telah mengkonfirmasi bahwa salah satu penyelidikan itu merekomendasikan agar Komisioner Angkatan Perbatasan Roman Quaedvlieg dipecat.
Roman Quaedvlieg telah memperoleh pendapatan lebih dari $ 500.000 atau setara Rp 5,4 miliar sejak mengambil cuti di bulan Mei tahun lalu ketika dugaan pelanggaran yang dilakukannya diselidiki.
Dugaan hubungan antara komisioner Roman Quaedvlieg dengan seorang mantan stafnya juga telah diperiksa oleh Komisi Australia untuk Integritas Penegakan Hukum atau Australian Commission for Law Enforcement Integrity.

BACA JUGA: Mayat Perempuan di Melbourne Dibiarkan Membusuk Selama Delapan Bulan

Sekretaris Departemen Perdana Menteri dan Kabinet, Martin Parkinson juga telah menyelesaikan sebuah peninjauan atas dugaan kesalahan yang dilakukan oleh Roman Quaedvlieg.

Kajian tersebut telah diajukan ke Jaksa Agung Christian Porter sejak bulan Februari lalu dan dia akan membuat keputusan akhir mengenai apakah Komisioner Angkatan Perbatasan Australia tersebut harus diberhentikan.
Sementara Roman Quaedvlieg berada dalam kewenangan portofolio Menteri Urusan Dalam Negeri Federal, Peter Dutton, Jaksa Agung Christian Porter telah diminta untuk membuat keputusan akhir untuk menghindari munculnya bias.

BACA JUGA: Harga Pisang Akan Lebih Mahal Karena Banjir di Queensland

"Ini untuk mencegah kekhawatiran bias karena kewajiban pelaporan Roman Quaedvlieg kepada Menteri Dutton di bawah Angkatan Perbatasan Australia,” kata Porter.

"Sebagai hasil dari permintaan ini, dan sebelum menerima laporan Dr Martin Parkinson, saya telah meminta nasihat hukum dari Pengacara Pemerintah Australia untuk meyakinkan diri saya bahwa saya dapat mempertimbangkan dan menentukan masalah ini."

BACA JUGA: Komisi Khusus Mulai Selidiki Sektor Perbankan Australia

Informasi yang diperoleh ABC menunjukan bahwa setelah sebuah keputusan dibuat dan Gubernur Jenderal telah menandatanganinya, Menteri Dalam Negeri perlu memberi tahu Parlemen.

Roman Quaedvlieg telah dihubungi untuk memberikan komentar. Dia sebelumnya membantah melakukan kesalahan.

Dia dipahami sangat frustrasi dengan lamanya penyelidikan ini berlangsung, seperti juga pihak  Oposisi Federal, yang telah meminta jawaban atas proses yang berlarut-larut.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gereja Katolik Sangkal Berdalih Atas kompensasi korban Pelecehan Seksual