jpnn.com, JAKARTA - Hari Tani Nasional diperingati setiap 25 September. Jelang Hari Tani Nasional yang jatuh setiap 24 September, berbagai persoalan sektor pertanian kembali mengemuka. Kenyataan hingga sekarang, sektor pertanian masih berperan sebagai penyerap tenaga kerja sektor informal paling besar.
Mayoritas persoalan terbilang klise karena tak pernah mendapatkan solusi komprehensif.
BACA JUGA: Buka Lahan Tanpa Dibakar, Petani Riau Kembangkan Hortikultura
“Namun sayangnya, menjadi petani harus siap dengan segala ketidakpastian,” ungkap Direktur Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas) Soekam Parwadi, Senin (23/9) dalam pertemuan sebelumnya dengan ketua umum Lembaga Kajian Nawacita Samsul Hadi di Lemhannas.
Keunggulan komparatif seperti iklim tropis dan kegemburan tanah yang membuat Indonesia mampu memproduksi komoditas ekspor, seakan terbuang sia-sia. Menurut Soekam, sejak dulu hingga saat sekarang, sektor pertanian masih dijalankan secara tradisional.
BACA JUGA: Aparat Kepolisian Tangkap Seorang Petani Asal Kebumen, Begini Alasannya
“Modernisasi pertanian yang membuat kita kalah dengan petani negara-negara maju, dan bahkan Vietnam,” kata Soekam.
Merujuk istilah tradisional, pertanian dijalankan tidak dengan manajerial yang profesional. Hal tersebut bisa ditandakan dengan ketiadaan informasi pasar yang akurat, peralatan pertanian memadai, luasan lahan, hingga perlengkapan mengelola setok.
Sehingga, ada kalanya panen melimpah namun harga anjlok, sebaliknya seringkali pula kegagalan panen menimpa para petani.
“Sebenarnya pasar itu mengharapkan berbagai komoditas yang spesifik jenisnya, kualifikasinya, serta pasokan yang terjamin. Hal-hal tersebut tidak bisa dilakukan secara tradisional, melainkan harus profesional, ada manajerial,” tambah Soekam.
Persoalannya, hingga kini dorongan menjadikan sektor pertanian dari praktek tradional ke arah yang lebih profesional, masih berliku. Sebut saja era Orde Baru, di mana pemerintah mendorong kelahiran sistem pengelolaan pertanian berbasis unit desa pun ikut gagal.
Era Presiden Soeharto, setiap desa dengan agronomis serupa, diciptakan unit desa dengan luasan 1.000 hektare-3.000 hektare, lengkap dengan institusi Koperasi, Penyuluh Pertanian, hingga perbankan.
“Sebenarnya itu ideal, namun karena moral pelaksananya rendah, itupun gagal, jadi banyak korupsi,” tegas Soekam.
Kondisi tersebut tak beranjak hingga sekarang. Soekam menilai meski terdapat kementerian teknis yang menangani pertanian, hingga kewenangan Pemda dan perangkat dinasnya, belum mampu mewujudkan perekonomian berbasis pertanian.
“Banyak Bupati dan kepala daerah dengan basis masyarakat petani, juga tidak paham pertanian, hampir semua kelembagaan teknis juga jadi birokrat pertanian, tidak paham memajukannya. Maka program seperti pemberian pembiayaan dari Paskomnas pun gagal dikawal hingga di tingkat bawah,” sebut Soekam.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy