jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan pengelolaan data dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sangat penting. Menurut dia, salah satunya ialah untuk mengoptimalkan pemberian layanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan.
Ghufron menyampaikan itu saat membuka webinar internasional yang diselenggarakan National Health Insurance Service (NHIS) Korea, Kamis (5/8).
BACA JUGA: Menggandeng BPJS, Bea Cukai Ngurah Rai Menanggung Iuran Kesehatan Anak Terdampak Pandemi
Menurut Ghufron, pengelolaan data hingga menghasilkan data analisis yang baik menjadi poin krusial dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.
“Integrasi dari berbagai data yang dikelola secara komprehensif dapat menghasilkan formula yang dapat dimanfaatkan, salah satunya untuk meningkatkan performa di fasilitas kesehatan serta kepuasan peserta,” kata Ghufron.
BACA JUGA: BPJS Kesehatan Masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2021
Ghufron mencontohkan, pada sistem pembayaran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lewat Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) saat ini, melalui pengelolaan data yang ada dan disertai dengan improvement dalam mengakomodasi adaptasi kebiasaan baru, dapat mengoptimalkan indikator kinerja FKTP memberikan layanan.
Di antaranya, ujar dia, menurunnya angka rujukan nonspesialistik, meningkatnya kunjungan peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) dan meningkatnya kontak layanan secara langsung mapun melalui telemedicine.
BACA JUGA: Good News, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti Masuk Jajaran CEO Terbaik Versi Iconomics
Atas upaya tersebut, BPJS Kesehatan berhasil menyabet penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Klaster Lembaga Pemerintahan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) untuk inovasi KBK.
Ghufron menuturkan pelayanan kesehatan berbasis data kini menjadi pilihan strategis untuk memenuhi tantangan global, membangun kompetisi yang sehat untuk mengoptimalkan kualitas layanan, serta berpotensi melahirkan berbagai inovasi masa depan.
“Selain itu melalui artificial intelligence serta big data analytics, akan mendukung sistem layanan kesehatan sistem dengan capaian kinerja yang optimal baik dari produktivitas, efisiensi dan kualitas layanan,” kata Ghufron.
Sementara itu, Ghufron juga menyampaikan bahwa Indonesia seperti halnya negara-negara lain juga menghadapi tantangan serupa akibat Covid-19, khususnya dalam pencapaian universal health coverage (UHC) serta memastikan mutu dan kualitas layanan program jaminan sosial kesehatan.
BPJS Kesehatan tentu telah menyiapkan sejumlah rencana strategis untuk mengatasi tantangan tersebut.
Sebagai ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance, International Social Security Association (ISSA) Periode 2020-2022, Ghufron juga berharap berbagai penelitian, pengetahuan serta pengalaman yang dibagi antarsesama anggota ISSA akan memperjelas arah dan peran lembaga jaminan sosial dari seluruh negara. Khususnya agar tercapainya UHC serta membantu dalam mengatasi pandemi Covid-19 di seluruh dunia.
“Kita semua tentu berusaha keras dan berharap agar pandemi ini akan berakhir. BPJS Kesehatan terus melakukan yang terbaik untuk melindungi Indonesia, melalui program jaminan sosial kesehatan dan memastikan perlindungan kesehatan bagi rakyat Indonesia,” papar Ghufron.
Deputi Direksi Bidang Manajemen Data dan Informasi BPJS Kesehatan, Donni Hendrawan dalam kesempatan itu juga dijelaskan urgensi dan tata kelola data terintegrasi BPJS Kesehatan.
Menurut Donni, saat ini BPJS Kesehatan terus berkolaborasi dengan pemilik data lain, baik dari lembaga atau stakeholder terkait yang terintegrasi dengan data JKN.
Tata kelola data terintegrasi ini penting diterapkan semua pihak agar dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan data, serta untuk mengurangi risiko atas ancaman keamanan data.
Adapun webinar ini juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari memorandum of understanding (MoU) antara BPJS Kesehatan Indonesia dengan NHIS Korea.
Kerja sama antara BPJS Kesehatan dan NHIS Korea telah dikembangkan dalam empat tahun dan berhasil diimplementasikan dengan berbagai proyek dan penelitian bersama.
Di antaranya terkait strategic purchasing, revenue collection, risk pooling, financial risk management, serta sistem pelayanan kesehatan berbasis data.
Webinar internasional juga dihadiri oleh perwakilan pengelola jaminan kesehatan dari negara Kazakstan, Moldova, dan Georgia. (*/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Boy