jpnn.com, MADIUN - BPJS Kesehatan Madiun dianggap menjadi salah satu biang belum maksimalnya target pendapatan daerah Kabupaten Madiun, Jatim. Pasalnya, lembaga itu menunggak pembayaran klaim di RSUD Caruban sebesar Rp 31,3 miliar.
Klaim yang masuk dalam sumber pendapatan asli daerah (PAD) lain-lain yang sah dari jasa layanan badan layanan umum daerah (BLUD) itu belum terbayarkan selama lima bulan. ‘’Pangkal permasalahan bukan di kami, tapi BPJS,’’ ungkap Direktur Utama (Dirut) RSUD Caruban Djoko Santoso.
BACA JUGA: Aturan Baru terkait Tagihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan
Hasil evaluasi RSUD Caruban menunjukkan minus puluhan miliar itu berupa klaim yang belum terbayarkan sejak Juni. Nilai rata-rata per bulan sekitar Rp 6 miliar. Mengacu besaran tanggungan BLUD ke pemkab dan tempo yang belum terbayarkan.
Nominal klaim per bulan bergantung jumlah warga yang menggunakan BPJS ke RSUD Caruban. Sementara mayoritas pasien di rumah sakit tipe C itu merupakan pengguna BPJS. ‘’Perbandingannya, pasien BPJS 90 persen dan 10 persennya mandiri,’’ ujarnya kepada Radar Mejayan.
BACA JUGA: Dapat Suntikan Rp 5,6 T, BPJS Kesehatan Segera Lunasi Utang
Djoko mengatakan target tahun ini Rp 83,5 miliar. Bila diakumulasi, tanggungan klaim BPJS yang harus dibayarkan tujuh bulan. Namun, sesuai hitung-hitungan target capaian pendapatan pemkab. BPJS cukup membayar hingga Oktober agar bisa menutup target kekurangannya. Bila direalisasikan, target pendapatan bisa over di akhir tahun.
‘’Kalau dibandingkan periode sebelumnya, jumlah klaim kali ini tergolong tinggi,’’ ungkapnya sambil menyebut biasanya tunggakan BPJS hanya dua tiga bulan saja dan tidak memengaruhi target.
BACA JUGA: Hasto: BPJS Kalahkan Obama Care
Djoko sudah mendesak BPJS agar segera melunasi klaimnya. Selain kepentingan memenuhi target pendapatan sebagai pelaporan ke pemerintah pusat. Juga menghidupi rumah sakitnya. Urusan itu cukup urgen mengingat status BLUD yang harus menjalankan kegiatan operasional secara mandiri.
Imbasnya bisa sampai ke pelayanan pasien yang berobat. ‘’Karena sudah mandiri, sulit juga kalau sambat minta bantuan pemkab,’’ ucapnya.
Djoko tidak tutup mata dengan kondisi BPJS pusat yang mengalami defisit belasan triliun. Permasalahan tunggakan itu diklaimnya hampir menyeluruh terjadi di rumah sakit se-Indonesia. Akan tetapi karena menyangkut kepentingan masyarakat. Seharusnya BPJS berusaha keras menyelesaikan persoalan ini.
‘’Entahlah dengan cara seperti apa. Kami minta paling tidak bisa memenuhi target yang telah ditetapkan,’’ tegas Djoko.
Kepala Bapenda Kabupaten Madiun Indra Setyawan membenarkan minus target Rp 31,3 miliar dari klaim BPJS. Dia meminta RSUD segera menyelesaikan permasalahan tersebut mengingat sudah menjelang tutup tahun. Terlebih minusnya tertinggi dibandingkan yang lainnya.
Sayangnya, BPJS Kesehatan Madiun belum bisa dimintai keterangannya. Ketika dikunjungi Jumat siang, kepala cabang sedang bertugas di Surabaya. Kabid SDM Umum dan Komunikasi Publik Djonik Sukirman meminta untuk datang kembali Senin (10/12) nanti. ‘’Kepala cabang yang menyampaikan langsung,’’ ujarnya. (cor/fin)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pulang Kampung
Redaktur & Reporter : Soetomo