JAMBI - Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI di tahun 2012 ini akan melakukan audit dan investigasi terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas).
“Kita akan bicara dengan Kemenkes nantinya seperti apa. Yang jelas kita akan melakukan investigasi terhadap Jamkesmas di seluruh indonesia,” kata Anggota BPK Rizal Jalil saat berkunjung ke Jambi.
Dari hasil sidak, diketahui ada dana Jamkesmas sebesar Rp2,6 Miliar yang dikembalikan. Menurut Rizal, pengembalian dana Jamkesmas sebesar Rp 2,6 M tersebut memang diakui oleh kepala dinas kesehatan Kota Jambi. Akan tetapi dirinya tidak tahu apa faktor penyebab yang sebenarnya sehingga dana tersebut dikembalikan.
Jika dilihat dari kepalidan data yang digunakan pada tahun 2011 lalu, memang menggunakan data tahun 2008 lalu. “Memang tidak efektif, sebab, kalau kita masih memakai data 2008, tentu jumlah dana tersebut memang berlebih. Tapi saya tidak menyalahkan soal datanya,” kata Rizal.
Berdasarkan jumlah keseluruhan dana itu, hanya Rp 800 juta yang terserap atau persentasenya hanya 16 persen. Sebenarnya, terang Rizal, kepala dinas kesehatan harus aktif mencari tahu berapa jumlah masyarakat miskin yang ada dalam kota Jambi, sehingga data yang dimiliki tetap aktif bukan pasif.
Dia berharap, kepala dinas kabupaten/kota yang lain dapat melaksanakan hal yang sama dan kreatif. “Saya sengaja tidak datang ke Kabupaten Kerinci, Tanjung Jabung dan sebagainya,” sebutnya.
Dalam teori mengambil sampel, bisa dilihat fasilitas yang ada di pusat kota . “Kalau di pusat kotanya seperti ini, bagaimana di daerahnya, seperti di kecamatan Nipah Panjang, dan sebagainya,” terangnya.
Dia pun memaklumi, disaat melihat kondisi di Indonesia ini. “Untuk menuju yang lebih baik tentu dilakukan secara bertahap,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Polisman Sitanggang tidak memberikan komentar lebih jauh. Bahkan saat ditanya oleh Rizal Jalil, dia juga tidak bisa menjawab. Akan tetapi, dia mengakui adanya dana Jamkesmas yang di kembalikan ke pusat tersebut. “Untuk realisasi hanya 16 persen. Dan selebihnya dikembalikan ke pusat,” katanya. Diakuinya, Dinkes memiliki kendala. Seperti, tidak validnya data.
Sedangkan untuk penyaluran dana BOS, di katakan Rizal Jalil, di Provinsi Jambi sudah kita lihat, pada umumnya sudah tercapai. Tapi di akuinya, BPK melihat bagai mana pencapaiannya. BPK minta kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk menyampaikan laporannya.
“Ternyata, perubahan pola, dari pusat ke Dinas Provinsi lebih efektif. Dan implementatif,” ujarnya.
Kalau masalah apakah dana tersebut digunakan dengan benar - dikatakan Rizal, masalah tersebut nanti dululah. Dikarenakan kinerja itu harus bertahap. Tidak bisa semua agenda itu dilakukan dengan serentak. “Yang jelas, dana yang masih nunggu dan tidak sampai itu sudah tidak ada,” katanya.
Dilanjutkannya, untuk kedepan, BPK juga ingin mendorong program sertifikasi guru. Disamping itu juga, permasalahan kenapa guru belum disertifikasi tersebut juga harus di pertanyakan. “Kita Tanya apa masalahnya kenapa mereka belum di sertifikasi,” katanya lagi.(fth)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Antisipasi Manipulasi, PTN Cermati Rapor Calon Mahasiswa
Redaktur : Tim Redaksi