JAKARTA - Komisi XI DPR mulai Senin (7/9) ini melakukan fit and proper test terhadap para calon anggota BPKBebagai motivasi dan visi misi calon dibeberkan di hadapan Komisi DPR yang membidangi masalah keuangan itu.
Calon anggota BPK yang juga anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKB, Ali Masykur Musa misalnya, menyatakan niatnya masuk BPK bukan untuk sekedar mencari pekerjaan seperti banyak dituduhkan banyak kalangan
BACA JUGA: Tak Penuhi Panggilan Polisi, KPK Didemo
“Saya perlu luruskan di sini, saya berani mengajukan diri menjadi calon anggota BPK RI karena keinginan membangun good government dan clean government,” tegasnya di hadapan Komisi XI DPR, Senin (7/9).Salah satu orang dekat mantan presiden Abdurrahman Wahid ini memang mengakui bahwa dirinya tak terpilih lagi sebagai anggota DPR pada pemilu legislatif lalu. “Waktu pemilu saya memang tidak mencalonkan diri
Dalam paparannya, Ali Masykur mengusulkan perlunya lembaga pemeriksa keuangan yang ada tidak berdiri sendiri-sendiri
BACA JUGA: Pengamen Desak KPK Ungkap Skandal Century
Ia mengusulkan agar Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilebur dengan BPKPendapat serupa juga dilontarkan anggota BPK yang mencalonkan diri lagi, Baharuddin Aritonang
BACA JUGA: Ali Masykur Bantah Cari Pekerjaan di BPK
Dalam paparannya, Aritonang mengusulkan agar BPKP dilebur dan digabungkan ke BPK“Undang-undang suda mengamanatkan seperti ituKalau saat ini ada dua badan pemeriksa keuangan, ya yang keberatan mengajukan judicial review saja,” ujarnya.Lebih lanjut mantan politisi Golkar ini menambahkan, selama ini sering kali terjadi tabrakan fungsi dan kewenangan antara BPK dan BPKP"Ke depan perlu ada ketegasan sikap, apakah digabung atau dicarikan jalan keluar lain agar tidak terjadi tumbukan kewenangan," cetusnya.
Hal senada juga disampakan calon anggota BPK Bahrullah AkbarMenurut mantan Staf ahli Sekjen Depdagri ini, dalam hal audit BPKP tidak akan mungkin bisa segalak BPKAlasanya, BPKP memang dibentuk untuk membantu pemerintah"Untuk itu, sebaiknya fungsi audit keuangan dijadikan satu, agar tidak ada lagi tumpang tindih fungsi dan kewenangannya antara BPK dan BPKPManajemen pengawasan BPKP harus dipertanyakan, karena itu harus diatur antara posisi BPK dan BPKP agar tidak tumpang tindih,” tegasnya.
Bahrullah yang kini menjadi staf ahli Bupati Lingga di Provinsi Kepulauan Riau ini menambahkan, selama ini perananan BPK ternyata masih lemahBPK, lanjut Bahrullah, juga kurang konsen dalam memelototi pengelolaan dana dekonsentrasi untuk daerah"Pola yang seperti ini harus diubahDan ini yang nanti akan saya ubah jika nanti sudah jadi anggota BPK," tandasnya.
Dalam fit and proper test hari ini, sedianya Ketua Komisi XI DPR Achmad HAfiz Zawawi juga dijadwalkan menjalani fit and proper testNamun karena alasan sakit, politisi Golkar itu urung diuji.
Sementara itu adanya beberapa nama dari DPR yang mencalonkan diri jadi anggota BPK justru membuat sungkan kalangan komisi XI yang mengujinyaSetidaknya, terdapat 8 anggota Komisi XI DPR yang mencalonkan diri sebagai anggota BPK.
Anggota Komisi XI DPR Ramson Siagian sempat menyampaikan kritik soal iniMenurutnya, tidak elok kalau tujuh anggota BPK yang terpilih nanti didominasi teman-temannya di Komisi XI DPR‘’Saya belum mempersoalkan dari aspek perundang undangan tetapi dari segi kepatutan dan pertanggungjawaban moral ke publik,bisa merusak DPR kalau ketujuh-tujuhnya dipaksanakan jadi anggota BPKKarena BPK bukan lembaga politik,’’ kata Ramson.
Karenanya politisi PDIP ini berharap agar jangan sampai BPK yang fungsinya mengaudit ribuan triliun rupiah uang negara itu didominasi politisi"Karena fungsi BPK itu bersifat khusus sehingga perlu memahami aspek audit, keuangan serta aspek hukum yang terkait dengan pemeriksaanDi negara-negara maju sangat jarang auditor BPK diisi oleh politisi," cetusnya.(esy/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Calon PKS Mundur
Redaktur : Tim Redaksi