JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 12.612 kasus senilai Rp.20,25 triliun dari hasil pemeriksaan pada semester II tahun 2011 dengan memprioritaskan pada pemeriksaan kinerja dan dengan tujuan tertentu.
“Dari total temuan pemeriksaan BPK ini sebanyak 4.941 kasus senilai Rp.13,25 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan,”ujar Kepala BPK Hadi Poernomo dalam sambutan penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun anggaran 2011 kepada DPR, di rapat paripurna, Selasa (3/4).
Adapun temuan pemeriksaan berupa ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 1.056 kasus senilai Rp.6,99 triliun. Selain itu, dilaporkan pula temuan penyimpangan administrasi dan kelemahan system pengendalian intern (SPI) sebanyak 6.615 kasus.
Menurutnya, dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp.13,25 triliun selama proses pemeriksaan entitas telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas Negara/ daerah/ perusahaan senilai Rp.81,71 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp.35,99 miliar, potensi kerugian senilai Rp.9,53 miliar dan kekurangan penerimaan senilai Rp.36,17 miliar.
Sementara itu, sambungnya BPK telah melaksanakan pemeriksaan keuangan atas 158 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2010 serta 8 laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan lainnya. Dimana, dengan telah diselesaikannya pemeriksaan ini maka dalam tahun 2011 BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaaan atas 516 LKPD tahun 2010 dari 524 pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang wajib menyusun LKPD tahun 2010.
Maka dari 516 LKPD tahun 2010 yang diperiksa pada tahun 2011 ini. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 34 (7%) LKPD, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 341 (66%) LKPD, Opini Tidak Wajar (TW) atas 26 (5%) LKPD, dan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 115 (22%) LKPD.
“Secara umum opini LKPD tahun 2010 menunjukan kenaikan proporsi opini WTP dan WDP dibandingkan opini LKPD tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan system pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah khususnya dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah oleh Pemda,”pungkasnya. (naa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rp5 Triliun Untuk Satu Juta PNS Berkualitas
Redaktur : Tim Redaksi