JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo mengatakan pihaknya memiliki dua perkerjaan terkait proyek Hambalang. Pertama investigatif Hambalang 2 dan yang kedua adalah mengaudit kerugian yang ditimbulkan.
Menurut Hadi, terkait investigatif Hambalang 2, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 82 orang yang berasal dari eksekutif, legislatif dan pengusaha.
Namun demikian, sampai saat ini pemeriksaan belum selesai. "Mudah-mudahan cepat terselesaikan. Namun tergantung para pihak yang diminta keterangan," kata Hadi saat konferensi pers di BPK, Jakarta, Selasa (28/5).
Sementara itu mengenai audit kerugian, Hadi mengatakan, BPK telah mendatangi Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto untuk meminta informasi mengenai kerugian negara. Namun sampai saat ini laporan yang diminta itu belum diterima BPK dengan alasan belum selesai dikerjakan.
"Untuk menghitung konstruksi proyek bangunan kita minta ahlinya yaitu Pekerjaan Umum. Tanggal 7 Februari 2013, kita ke pekerjaan umum minta perhitungan konstruksi pembangunan. Kita kemarin sudah telepon Menteri Pekerjaan Umum. Namun sampai sekarang belum selesai," kata Hadi.
Karena itu Hadi menyatakan, BPK menunggu hasil perhitungan dari pekerjaan umum. Kalau pekerjaan umum sudah menyampaikan hasil perhitungan, BPK akan segera menindaklanjutinya.
"Kita lihat faktanya setelah pekerjaan umum menyerahkan. Data dari pekerjaan umum, kita bandingkan dengan data lain yang dimiliki BPK. Kalau data pekerjaan umum sampai kami akan hitung secepatnya," ucap Hadi.
Hadi menerangkan audit investigatif Hambalang 2 lebih ke arah anggaran. Namun demikian untuk saat ini BPK belum membuka anggaran tersebut ke publik. "Anggaran ini anomali di luar dugaan kita. Namun kita belum bisa buka," kata dia. (gil/jpnn)
Menurut Hadi, terkait investigatif Hambalang 2, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 82 orang yang berasal dari eksekutif, legislatif dan pengusaha.
Namun demikian, sampai saat ini pemeriksaan belum selesai. "Mudah-mudahan cepat terselesaikan. Namun tergantung para pihak yang diminta keterangan," kata Hadi saat konferensi pers di BPK, Jakarta, Selasa (28/5).
Sementara itu mengenai audit kerugian, Hadi mengatakan, BPK telah mendatangi Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto untuk meminta informasi mengenai kerugian negara. Namun sampai saat ini laporan yang diminta itu belum diterima BPK dengan alasan belum selesai dikerjakan.
"Untuk menghitung konstruksi proyek bangunan kita minta ahlinya yaitu Pekerjaan Umum. Tanggal 7 Februari 2013, kita ke pekerjaan umum minta perhitungan konstruksi pembangunan. Kita kemarin sudah telepon Menteri Pekerjaan Umum. Namun sampai sekarang belum selesai," kata Hadi.
Karena itu Hadi menyatakan, BPK menunggu hasil perhitungan dari pekerjaan umum. Kalau pekerjaan umum sudah menyampaikan hasil perhitungan, BPK akan segera menindaklanjutinya.
"Kita lihat faktanya setelah pekerjaan umum menyerahkan. Data dari pekerjaan umum, kita bandingkan dengan data lain yang dimiliki BPK. Kalau data pekerjaan umum sampai kami akan hitung secepatnya," ucap Hadi.
Hadi menerangkan audit investigatif Hambalang 2 lebih ke arah anggaran. Namun demikian untuk saat ini BPK belum membuka anggaran tersebut ke publik. "Anggaran ini anomali di luar dugaan kita. Namun kita belum bisa buka," kata dia. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Puan: PDI Perjuangan Bisa Saja Usung Capres Muda
Redaktur : Tim Redaksi