jpnn.com, PALEMBANG - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menurukan ribuan petugas untuk melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022.
Petugas yang berjumlah 13.666 tersebut akan mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan sensus penduduk yang dimulai pada 15 Oktober hingga 14 November 2022 nanti.
BACA JUGA: BPS Catat Inflasi September 2022 Tertinggi Sejak Desember 2014
Kepala BPS Sumsel Zulkifli mengungkapkan, kegiatan ini sendiri bertujuan untuk mengumpulkan semua data yang nantinya akan dijadikan data berbasis terpadu sebagai data perlindungan sosial di Indonesia
“Regsosek merupakan kegiatan di mana pemerintah menginginkan sebuah basis data terpadu, yang nantinya akan digunakan untuk semua data dalam menyalurkan perlindungan sosial bagi masyarakat di Indonesia,” ungkap Zul usai menghadiri Media Gathering di kantor BPS Sumsel, Selasa (11/10).
BACA JUGA: Bahas Revisi UU Statistik Bersama BPS, Sultan Usulkan Sensus Digelar Setiap 5 Tahun
Zulkifli pun mengimbau masyarakat dapat menerima dan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh para petugas dengan jujur.
“Kami mengimbau agar masyarakat dapat menerima kedatangan petugas BPS dan menjawab semua pertanyaan dari petugas dengan jujur. Karena ini merupakan proses pendataan saja," tegasnya.
Adapun pendataan awal, lanjut Zul, pihaknya akan mendata mulai dari identitas, dan latar belakang pendidikan.
"Awal ini kami akan mendata identitas, latar belakang pendidikan, pekerjaan, serta profil seperti apa bangunan rumah dan perlindungan sosial apa saja yang pernah didapatkan,” tambahnya.
Tidak hanya mendata profil dan latar belakang sosial dan ekonomi saja. Program regsosek ini juga untuk warga yang membutuhkan perlindungan khusus.
“Setelah mendapatkan data untuk masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus, maka akan di data sehingga akan diberikan jaminan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial salah satunya untuk bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat,” bebernya.
Zulkipli berharap data regsosek dapat menjadi basis satu data yang dapat digunakan pemerintah untuk menyalurkan perlindungan sosial.
Dia menambahkan jika data sudah dirilis, maka akan mengganti seluruh data dari program sosial yang sebelumnya.
"Serta evaluasi yang dilakukan adalah dalam pendataan ini tidak hanya menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang didata ini 100 persen penduduk, tidak hanya penduduk dengan pendapatan rendah saja, tetapi data penduduk pendapatan di atas juga akan ikut didata," pungkasnya. (mcr35/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Cuci Hati