jpnn.com, JAKARTA - BRI mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam rangka berkomitmen dalam mendukung berbagai program pemerintah.
Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengungkapkan penerapan itu untuk mewujudkan belanja negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
BACA JUGA: Kick Off HUT ke-126, BRI Gandeng Padi Reborn dalam Memberi Makna Indonesia
Sejak 1 Juli 2019, kartu kredit menjadi satu alat pembayaran Satuan Kerja (satker) di pemerintahan.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
BACA JUGA: Kinerja Cemerlang Pada Kuartal III 2021, BRI Cetak Pertumbuhan Laba 34,74 Persen
BRI mencatat sebanyak 6.911 satker yang telah bekerja sama untuk menggunakan KKP.
"Total jumlah kartu beredar sebanyak 9.968 kartu yang ditunjang dengan total transaksi sebanyak 844.759 transaksi periode Januari hingga September 2021," ujar Handayani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (28/10).
BACA JUGA: Kinerja BRI Life Moncer, BRILian Tangguh Beri Perlindungan Bagi Masyarakat
Menurut dia, guna memenuhi kebutuhan transaksi Uang Persediaan (UP), pemerintah juga turut memfasilitasi satuan kerja pengguna KKP melalui penyediaan platform Digipay.
Produk itu merupakan hasil pengembangan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan maupun BELA Pengadaan, dan disempurnakan oleh LKPP.
Handayani menyebut volume transaksi dari KKP BRI sebesar 25 persen dari seluruh transaksi Digipay BRI dengan jumlah transaksi Kartu Kredit Pemerintah sebanyak 1.360 transaksi.
"Total transaksi KKP Bank BRI yang dilakukan secara online adalah sebesar 33 persen dari total transaksi KKP BRI. Ini menunjukkan Hal ini menggambarkan bahwa satker semakin fasih dalam bertransaksi KKP secara online," jelas dia.
Handayani menegaskan kesejahteraan pelaku UMKM makin terdorong melalui pemanfaataan marketplace oleh pemerintah.
Dia optimistis pasar UMKM menjadi semakin luas dengan gerakan go digital.
"Nantinya diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk melalui mekanisme pasar di marketplace pemerintah," kata dia.
Handayani menjelaskan saat ini transaksi KKP melalui marketplace pemerintah memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi berbagai pihak.
BRI sebagai bank penerbit dan penyedia KKP mendukung optimalisasi penggunaannya bagi para satuan kerja.
"Lewat jaringan kerja BRI yang tersebar, kami yakin dapat memberikan layanan prima kepada seluruh satuan kerja pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP), sehingga pengelolannya semakin cepat, transparan serta akuntabel," ucap Handayani. (jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia