Dalam bingkai kerjasama yang diusulkan, Kalbar dapat memanfaatkan sertifikat halal milik Brunei tersebut dan mengekspor produk peternakan ke Timur Tengah. Kerjasama juga dapat dalam bentuk investasi sektor peternakan dari Brunei di Kalbar untuk memenuhi kebutuhan ekspor.
“Sayang sekali jika kesempatan ini tidak kita manfaatkan. Selama ini sertifikat halal Brunei itu justru banyak dimanfaatkan oleh Australia dan Brazil,” katanya kemarin. Syahaldin juga menyebutkan, kebutuhan produk unggas dan daging di Timur Tengah terbilang tinggi sehingga negara-negara tersebut merupakan pangsa pasar yang potensial untuk produk peternakan Kalbar.
Rencana kerjasama ini akan dibicarakan lebih lanjut dalam pertemuan BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina-East Asia Growth Area) di tahun ini. Menurut Syahaldin, Kalbar memang dipercaya kembali untuk menjadi tuan rumah pertemuan BIMP-EAGA kluster UKM pada 18-22 April 2012.
Kepercayaan diberikan pemerintah pusat karena Kalbar dianggap sangat konsen dalam berupaya mengembangkan potensi ekonomi melalui UMKM. Pertemuan ini sedianya akan dilaksanakan di Kaltim, tetapi kemudian dialihkan ke Kalbar.
“Jadi, dalam pertemuan itu akan kita bicarakan potensi-potensi kerjasama, salah satunya di bidang peternakan tersebut. Nanti untuk teknisnya kita bisa sama-sama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,” ujarnya.
Jika kerjasama ini terealisasi, Dinas KUMKM menyatakan siap bersinergi dengan instansi terkait lain. Instansi ini akan berupaya memberikan pembinaan untuk kelompok-kelompok usaha atau koperasi, misalnya memfasilitasi bantuan pembiayaan dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB).
Di samping pada sektor peternakan, tambah Syahaldin, masih banyak bentuk kerjasama lain yang juga dapat digali dalam pertemuan BIMP-EAGA. Karena itu, ia berharap instansi-instansi yang ada di Kalbar dapat menyampaikan potensi kerjasama di bidang masing-masing dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan BIMP-EAGA kali ini akan dihadiri oleh delegasi dari Brunei, Malaysia, Philipina dan beberapa negara lain. “Info yang kita terima, utusan dari Korea, China dan Jepang juga akan hadir,” katanya.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar, Abdul Manaf Mustafa mengatakan, tawaran kerjasama dari Brunei tersebut sudah pernah diwacanakan beberapa waktu lalu. Hanya saja, kerjasama itu belum dapat direalisasikan karena syarat-syarat produk untuk masuk ke pasar ekspor belum dapat dipenuhi oleh Kalbar.
Kalbar belum memiliki fasilitas rumah potong hewan (RPH) atau rumah potong unggas yang representatif. Padahal, RPH atau RPU ini sangat diperlukan untuk menghasilkan daging potong yang memenuhi syarat. Kalbar hanya memiliki satu unit RPH yaitu di Kota Pontianak. Sementara kabupaten/kota lain cuma punya tempat pemotongan hewan. “Jadi, untuk sementara kita masih memenuhi pasar lokal, belum bisa ekspor,” ujarnya.
Pemprov sudah berupaya untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota agar mendirikan RPH. Sebab, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22/1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner, pemerintah daerah wajib menyediakan RPH. "Di situ jelas diatur bupati/wali kota wajib menyiapkan RPH untuk menyediakan pangan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH)," kata Manaf.
Pemprov memaklumi bahwa pemerintah daerah memiliki dana yang terbatas untuk membangun RPH/RPU. Karena itu, ke depan, pemda disarankan untuk dapat melibatkan swasta untuk pembangunan fasilitas tersebut. Disnakeswan Kalbar menyatakan siap memfasilitasi, terutama dalam menerapkan standarisasi ekspor. “Ke depan, kita juga sudah programkan untuk ini,” ujar dia.
Pada prinsipnya, rencana kerjasama dengan Brunei ini dinilainya sangat positif. Disnakeswan pun menyatakan sangat mendukung jika peluang ini dapat dimanfaatkan oleh pengusaha Kalbar. (ron)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waspadai Penculikan Anak di Sekolah
Redaktur : Tim Redaksi