jpnn.com - JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) optimistis dapat meningkatkan pelaksanaan riset dan pemanfaatan inovasi di daerah melalui penerapan program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA).
Program tersebut berfokus pada penguatan elemen strategis pada sistem pemerintahan daerah di Indonesia, seperti Manajemen Keuangan Publik (PFM). Standar Pelayanan Minimal (SPM), perencanaan dan penganggaran, dan kepemimpinan lokal serta memperkuat perspektif dan pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial.
BACA JUGA: BSKDN Dorong Pemda Belajar dari Kota Taito Jepang untuk Cetak Lebih Banyak Wirausaha Muda
"SKALA juga merupakan program yang mendorong agar kebijakan dan perencanaan pembangunan berbasis bukti. Ini sejalan dengan tugas dan fungsi BSKDN menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan sesuai fakta," kata Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam Rapat Pembahasan Program SKALA bersama Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia di Command Center BSKDN Kemendagri pada Kamis (8/8).
Yusharto mengatakan, melalui program SKALA pelaksanaan riset di daerah akan semakin terarah dan berdampak nyata.
BACA JUGA: BSKDN Mendorong Pemkab OKU Timur Tingkatkan Inovasi di Beberapa Aspek
Adapun hasil risetnya nanti dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan ekosistem inovasi di wilayah masing-masing.
"Peningkatan kapasitas aparatur BSKDN maupun Pemda yang melaksanakan fungsi pelaksanaan riset menjadi harapan kami kedepan, semoga dapat terwujud melalui kerja sama ini," jelasnya.
BACA JUGA: BSKDN Menekankan Pentingnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan untuk Sukseskan Program Nasional
Sementara itu, perwakilan dari DFAT Australia Astrid Kartika mengatakan, program SKALA yang akan dikolaborasikan bersama BSKDN dalam waktu dekat ini berbentuk short course yang direncanakan akan digelar di Provinsi Gorontalo.
Pada pelatihan tersebut, BSKDN diminta memberikan pengarahan terkait urgensi pelaksanaan inovasi kepada peserta pelatihan yang merupakan perwakilan dari sejumlah daerah.
Dia mengatakan, pelatihan yang akan digelar di Gorontalo pada 8-10 Oktober 2024 tersebut akan berfokus pada peningkatan kapasitas para fungsional analis kebijakan guna meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Astrid menilai pelatihan tersebut sangat relevan dengan peran BSKDN sebagai hub penyusun strategi kebijakan.
"Dari inovasi daerah ini sebenarnya yang perlu kita tekankan ini salah satunya penguatan kapasitas aktornya atau orang-orangnya, karena memang penguatan capacity building itu kan melibatkan aktor, sistem, dan peraturan. Jadi kira-kira ada 3 hal itu yang harus dilakukan," pungkasnya. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu