jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memberikan respons soal serangan siber yang meretas Situs Pusat Malware Nasional milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kharis menyebut hal itu akan menjadi catatan khusus Komisi I DPR RI, mengingat situs Pusat Malware Nasional merupakan garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah potensi serangan siber.
BACA JUGA: Studi Cisco: Angka Kejahatan Siber pada UKM Gila-gilaan, Waspada!
“Saya sangat prihatin atas kejadian yang terjadi pada situs Pusat Malware Nasional (Pusmanas) milik BSSN, https://pusmanas.bssn.go.id/,"ujar Kharis dalam keterangan persnya, Senin (25/10).
Situs Pusat Malware Nasional milik Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengalami peretasan berupa perubahan halaman muka atau defacement. Situs tersebut belum dapat diakses oleh publik hingga Senin (25/10/2021) pukul 10.00 WIB dan hingga siang ini situs Pusat Malware Nasional (Pusmanas) milik BSSN, https://pusmanas.bssn.go.id/, belum bisa diakses publik.
BACA JUGA: HUT TNI, Christina Aryani Bicara Gangguan Kelompok Bersenjata & Ancaman Perang Siber
Kharis menilai kondisi keamanan siber Indonesia masih sangat lemah.
Pasalnya, tidak hanya hari ini, ada sejumlah rentetan kasus kebocoran data penduduk yang terjadi berulang kali dalam beberapa waktu terakhir maupun peretasan ke website milik pemerintah.
BACA JUGA: Sistem Keamanan Siber Indonesia Memang Lemah, Wajar Diretas Hacker China
Menurutnya, berdasarkan laman National Cyber Security Index (NCSI) pada September kemarin Indonesia berada pada peringkat 77 dari 160 negara di dunia soal keamanan siber nasional.
Indonesia tercatat memiliki skor 38,96 dan angka itu jauh di bawah sejumlah negara tetangga Asia Tenggara lainnya.
“Saya harap agar segera dan terus ditingkatkan kemampuan SDM BSSN dengan ditopang infrastuktur dan teknologi yang mumpuni bagi kemanan siber Indonesia secara terintegrasi sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 BSSN menjadi pengampu major project Penguatan National Security Operation Center–Security Operation Center (NSOC-SOC)," tegas legislator dapil Jawa Tengah V itu.
Politikus PKS itu menyadari peningkatan infrastruktur dan SDM mamadai perlu di dukung dengan anggaran yang maksimal.
Komisi I DPR RI berupaya agar BSSN mendapat dukung optimal. “Sulit menuju keamanan siber yang tanggung kalau tidak ditopang anggaran yang maksimal, oleh karena itu saya sebagai salah satu pimpinan Komisi I DPR RI mendukung penuh peningkatan anggaran BSSN, yang di mana teruang dalam RPJMN BSSN," tandas Kharis.(jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia