jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dinilai sangat layak untuk mendapat penyertaan modal negara (PMN).
Pengamat ekonomi Josua Pardede menilai hal ini karena Bank BTN konsisten mendukung program pemerintah dalam pembiayaan rumah rakyat.
BACA JUGA: Dituding Berada Dalam Barisan Dokter Lois, Rina Nose Merespons Begini
Menurut Josua, hingga saat ini, BTN masih terus menyalurkan FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.
Jika program FLPP ini terus berjalan maka ekspansi kredit dari BTN diperlukan permodalan kuat.
BACA JUGA: PPKM Darurat, BTN Optimalkan Fasilitas Digital Banking
“Di situ urgensinya. Apalagi mendukung program utama pemerintah dengan menyediakan perumahan," ujar Josua, Selasa (13/7).
Pandangan senada disampaikan Presiden Direktur Center of Banking Crisis (CBC) Deni Daruri.
BACA JUGA: Greenland Kemang Bogor, Hunian di Lokasi Strategis dan Nyaman
"Sejauh ini, BTN maksimal dalam menjalankan program sejuta rumah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo. Agar lebih optimal, perlu suntikan modal melalui PMN," tutur Deni.
Strategi PMN untuk BTN, menurut Deni, memiliki daya ungkit yang dahsyat dalam pemulihan ekonomi nasional.
Karena, sektor properti merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
"Efek domino dari sektor properti terhadap perekonomian, tidak perlu diragukan lagi. Kontribusinya terhadap pertumbuhan, cukup besar. Selain itu, sektor perumahan itu menyerap tenaga kerja yang luar biasa," paparnya.
Sementara, ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah menerangkan, BTN sebagai BUMN memiliki kewajiban untuk menjalankan program pemerintah.
Salah satunya adalah program pembangunan sejuta rumah yang digagas Presiden Jokowi. Tentunya, Bank BTN perlu modal yang cukup kuat untuk menopang program tersebut.
"Dan, pemerintah tidak bisa lepas tangan. Sehingga menjadi konsekuensi logis bagi pemerintah untuk mendukung permodalan BTN, melalui PMN. Demi optimalisasi program yang diamanatkan kepada BTN," tuturnya.
Apalagi, kata Piter, kebutuhan perumahan untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah, tidak sebanding dengan ketersediaan. Dengan kata lain, angka backlog-nya masih sangat tinggi, sekitar 11 juta unit.
"Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjamin pemenuhan papan untuk rakyat," kata Piter.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy