Bu Mufida Ingatkan Pak Jokowi Tak Umbar Harapan Palsu soal Vaksin Covid-19

Rabu, 26 Agustus 2020 – 21:44 WIB
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati alias Mufida. Foto: FPKS DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memberi harapan palsu terkait obat dan vaksin Covid-19 buatan dalam negeri.

Legislator yang akrab disapa dengan panggilan Mufida itu menyatakan bahwa masyarakat akan skeptis jika klaim Presiden Jokowi tentang produksi 30 juta vaksin pada akhir 2020 ataupun 290 juta vaksin tahun depan ternyata tak terealisasi.

BACA JUGA: Vaksin Merdeka

"Klaim obat Covid-19, produksi vaksin hingga 30 juta sampai akhir tahun 2020 dan membuka peluang ekspor vaksin tahun depan setelah sebelumnya kalung anticorona ini harus hati-hati dikeluarkan oleh organ resmi pemerintah," kata Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/8).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa dirinya pada dasarnya mendukung penelitian untuk produksi vaksin dan obat Covid-19. Namun, katanya, prosesnya harus melalui tahapan yang benar secara ilmuah, termasuk melewati uji klinis.

BACA JUGA: Presiden Jokowi: Saya Kira Ini Berita yang Sangat Bagus

"Kami dukung setiap tahap pengujian obat dan vaksin. Yang perlu disampaikan adalah transparansi dan akuntabilitas dalam setiap fase," tuturnya.

 

BACA JUGA: Jokowi Saksikan Penyuntikan Perdana Uji Klinis Vaksin COVID-19

Oleh karena itu Mufida meminta pemerintah membeber setiap tahapan sudah berjalan dalam proses penelitian tentang vaksin ataupun obat Covid-19. "Ini sekaligus mendidik masyarakat agar mendapatkan informasi yang jelas dan terukur, tidak bombastis hanya demi sesuatu yang tidak subtantif dalam perang melawan Covid-19," katanya.

Mufida menegaskan,  sudah banyak kegaduhan-kegaduhan terkait penanganan Covid-19 muncul justru dari pemerintah. Sejauh ini yang berkuasa atas data-data resmi terkait penanganan Covid-19 adalah pemerintah.

Publik, kata dia, mau tidak mau selalu menantikan informasi terbaru terkait penanganan Covid-19 dari sumber di pemerintaan. Menurutnya, penantian publik itu tak semestinya disalahgunakan dengan memberikan informasi yang hiperbolis.

"Sampaikan saja sesuai fakta dan sejauh mana. Jika ada kemajuan sampaikan apa saja kemajuannya. Jika masih jalan di tempat sampaikan apa adanya," pungkas dia.(ast/jpnn)

 

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler