jpnn.com, JAKARTA - Ketua Forum Honorer K2 Nur Baitih menilai Komisi II DPR lambat bergerak.
Komisi yang juga membidangi masalah aparatur negara ini disebut kalah cepat dibandingkan Komisi X.
BACA JUGA: Seleksi PPPK 2021: Alhamdulillah, Suara P2G Didengar Mas Nadiem
Hal ini menurut Nur, dilihat dari pembahasan Panja pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) Komisi X telah berjalan sejak 9 Maret 2021.
Sebaliknya Panja revisi UU ASN yang sudah masuk Prolegnas malah belum jalan.
BACA JUGA: Soal Rekrutmen Guru CPNS, Satriwan Sebut Hanya Lelucon Nadiem Makarim
"Salut buat Mas Menteri Nadiem Makarim yang konsisten mencarikan solusi penyelesaian guru dan tenaga kependidikan," kata Nur kepada JPNN.com, Senin (15/3).
Dia berharap, apa yang dilakukan Mendikbud Nadiem Makarim bisa ditiru Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo.
BACA JUGA: Pelicin Ratusan Juta untuk Masuk Fakultas Kedokteran? Prof Nasih: Waspadai Penipuan!
Sebab, tanpa komitmen kuat pemerintah, Komisi II tidak bisa membahas revisi UU ASN, yang diharapkan mengakomodir aspirasi honorer K2 diangkat menjadi PNS.
Menurut Nur, Komisi II DPR sebenarnya bisa mendesak MenPAN-RB untuk menyelesaikan honorer K2 yang masih tersisa khususnya tenaga teknis administrasi.
"Guru dan tenaga kependidikan sudah dibahas Komisi X. Giliran Komisi II yang perjuangkan tenaga administrasi," ucapnya.
Dia melanjutkan, selama ini guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh selalu menjadi prioritas. Sedangkan tenaga teknis administrasi selalu dilupakan pemerintah dan DPR.
Kalau tenaga administrasi tidak diperhatikan, Nur yakin permasalahan tenaga honorer tidak akan selesai.
"Tenaga administrasi sangat dibutuhkan pemerintah daerah loh," pungkas Nur Baitih. (esy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad