jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Nur Baitih mengungkapkan, berbagai kebijakan pusat tidak semuanya diketahui daerah.
Salah satunya tentang kebijakan rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahap pertama dari honorer K2 yang diselenggarakan Februari 2019.
BACA JUGA: Honorer K2 Tenaga Administrasi Diusulkan Masuk Formasi PPPK 2021
Banyak daerah yang tidak membuka rekrutmen karena gagal paham. Berpikir bahwa gaji PPPK akan menjadi beban daerah sepenuhnya.
Di sisi lain, banyak honorer K2 yang tidak tahu harus berbuat apa karena minimnya informasi. Mereka tidak mengetahui bagaimana perjuangan honorer K2 untuk mendapatkan status aparatur sipil negara (ASN).
BACA JUGA: Cerita Haji Bolot yang Tidak Pengin Kaya Raya
Hal tersebut diketahui Nur, sapaan akrab Nur Baitih saat melakukan kunjungan ke Sulawesi Tenggara.
Menjadi pengalaman yang luar biasa baginya saat turun ke daerah terutama ke Sultra.
BACA JUGA: Bu Titi Merasa Bersalah pada Seluruh Honorer K2
Dia melihat informasi tentang perjuangan honorer K2 masih sangat minim dan ini menjadi tantangan tersendiri pada saat itu.
"Kedatangan saya di Sultra semoga bisa menjadi spirit dan semangat buat teman-teman di daerah. Waktu 1 minggu di sana belum puas rasanya bisa membangun jembatan komunikasi dengan pemangku kebijakan di Sultra," kata Nur kepada JPNN.com, Senin (2/11).
Diceritakannya, sebelum terbang ke Jakarta, dia dan honorer K2 Provinsi Sultra yang diketuai Andi Melyani Kahar atau Shean menemui ketua DPRD Provinsi Sultra yang didampingi anggota dewan lain. Dalam pertemuan itu, Nur menceritakan kronologis perjuangan honorer K2 baik di tingkat pusat maupun daerah.
Gayung bersambut, komunikasi Shean dan pengurus honorer K2 provinsi terus terjalin dengan baik. Dan, pada 27 Oktober, Shean dan pengurus honorer K2 diterima ketua Komisi 1 dan Asisten Gubernur bidang pemerintahan, dan BKD provinsi.
Mereka mencurahkan semua masalah honorer K2 di provinsi termasuk salah satunya mendorong peningkatan gaji sembari menunggu regulasi pengangkatan PPPK tahap kedua dibuka.
Senada dengan Nur Baitih, Shean yang merupakan ketua honorer K2 Provinsi Sultra berharap ada perhatian khusus dari Pemprov untuk meningkatkan kesejahteraan. Mengingat banyak honorer K2 gajinya di bawah UMP.
Shean juga berharap ketika nanti ada regulasi pusat membuka rekrutmen PPPK tahap kedua, mereka bisa diusulkan untuk ikut tes.
"Saya sangat berterima kasih kepada pengurus pusat yang sudah datang ke Sultra dan Bu Nur Baitih yang membuka jalan saya ke DPRD Sultra," tuturnya.
Shean menambahkan akan mengawal kebijakan pemerintah baik'pusat dan daerah. Jangan sampai honorer K2 di Sultra tertinggal karena minimnya informasi.
Apalagi honorer K2 Sultra sudah lama mengabdi sehingga layak dihargai menjadi ASN. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad