jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Keluarga Minang (IKM) melayangkan surat terbuka kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Sumarno terkait keberadaan PT Semen Padang. Sebelumnya, IKM juga melayangkan surat berperihal sama kepada Presiden Joko Widodo.
Ketua DPP IKM Andre Rosiade menyatakan, Rini hendaknya memperhatikan penolakan masyarakat Sumbar atas likuidasi direktorat komersial PT Semen Padang. Sebab, likuidasi itu akan membuat PT Semen Padang bukan sebagai sebuah korporasi lagi, tapi hanya menjadikannya sebagai unit produksi PT Semen Indonesia.
BACA JUGA: Ini Permintaan Ikatan Keluarga Minang Buat Presiden Jokowi
Saat ini PT Semen Padang bersama PT Semen Gresik dan PT Semen Tonasa merupakan operating company (opco) dari PT Semen Indonesia yang menjadi holding company. “Menolak likuidasi direktorat komersial dari opco ke holding dan meminta jajaran Direksi PT Semen Indonesia memahami blue print PT Semen Indonesia sebagai holding company yang telah ditetapkan tahun 2012 lalu," ujar Andre saat membacakan surat terbuka IKM untuk Rini di Jakarta, Selasa (2/1).
Hal yang juga jadi sorotan Andre adalah pemangkasan anggaran tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) PT Semen Padang tahun ini yang jauh di bawah anggaran 2017. Menurutnya, pemangkasan itu akan berdampak bagi masyarakat sekitar.
BACA JUGA: Bu Rini Tunjuk Ira Puspita Dewi jadi Dirut ASDP
Bagi masyarakat Sumatera Barat khususnya di Lubuk Kilangan, sambung Andre, PT Semen Padang merupakan satu-satunya industri besar yang menjadi kebanggan. Bahkan, masyarakat Lubuk Kilangan rela menyerahkan tanah ulayat untuk dimanfaatkan PT Semen Padang.
"Tidak ada transaksi jual beli terhadap pemanfaatan tanah ulayat ini, sebagaimana PT Semen Gresik jika manfaat sudah selesai, tanah kembali lagi ke masyarakat," tuturnya.
BACA JUGA: Rini Soemarno Tunjuk Faik Fahmi jadi Dirut AP I
Karena itu Andre mengatakan, wajar jika masyarakat Lubuk Kilangan mendambakan CSR dari PT Semen Padang tidak dipangkas. Terlebih, masyarakat setempat menyerahkan tanah ulayat bukan untuk PT Semen Indonesia, melainkan khusus PT Semen Padang.
“Karena tanah diambil secara cuma-cuma, tidak dibeli diserahkan begitu saja. Pemotongan anggaran CSR ini telah melukai hati masyarakat Lubuk Kilangan. Tanah ulayat Nagari Lubuk Kilangan diserahkan ke PT Semen Padang, bukan ke PT Semen Indonesia," ucapnya.
IKM dalam suratnya juga menyoroti keputusan Dirut PT Semen Indonesia Hendi Priyo Santoso yang melikuidadi direktorat komersial PT Semen Padang. Dia khawatir kebijakan itu tanpa melakui kajian matang sehingga akan berimbas pada kinerja PT Semen Indonesia pada masa mendatang.
"Bu Menteri yang kami hormati, Saudara Dirut (Hendi, red) sebagai orang baru di PT Semen Indonesia juga tidak menunjukkan keseriusan menjalankan amanah pemegang saham. Sudah lebih tiga bulan menjabat, dirut (Hendi, red) belum pernah sama sekali mengunjungi masing-masing opco, baik ke Padang, Pangkep (Semen Tonasa, red) maupun Tuban dan Rembang (Semen Gresik, red),” ujar Andre.
IKM berharap Rini mau merevisi rencana penggabungan PT Semen Padang ke PT Semen Indonesia. Bahkan, IKM siap mendorong para wakil rakyat asal Minang untuk menyelidiki kejanggalan di balik PT Semen Indonesia.
"Kami masyarakat Minang mempunyai 83 orang anggota DPR RI dari berbagai partai dan daerah pemilihan di seluruh Indonesia. Seandainya tidak ada respons terhadap aspirasi kami ini, kami akan mendorong dibentuknya Pansus Semen Indonesia di DPR," pungkas Andre.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pamit ke Semen Padang, Riko Latihan Bersama Persija Jakarta
Redaktur : Tim Redaksi