jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang akrab disapa Bu Risma memaparkan strateginya mengefektifkan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah pandemi COVID-19.
"Kalau saya mengatur per orang, tentu sulit. Makanya saya harus melakukan berbagai terobosan supaya mereka bisa bekerja efektif," kata Wali Kota Risma saat menjadi pemateri di acara diskusi daring yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI di Balai Kota Surabaya, Jatim, Selasa (30/6).
BACA JUGA: Bu Risma Sujud, Begini Komentar Ketua DPRD Surabaya
Diskusi Lemhanas tersebut menghadirkan tiga narasumber yaitu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Acara yang mengangkat topik penguatan integritas pemimpin dalam kehidupan nasional itu diikuti 100 peserta, yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri, Kementerian, LPNK, lembaga nonstruktural, BUMN, pemerintah provinsi, tokoh masyarakat, partai politik, Kopertis, organisasi masyarakat dan 10 orang dari negara sahabat.
BACA JUGA: Sindir Bu Risma, Fadli Zon: Jangan Sujud pada Manusia, Cukup kepada Tuhan
Risma menjelaskan bahwa sebelum menjadi Wali Kota Surabaya, ia adalah birokrat murni.
Sehingga ketika menjadi Wali Kota Surabaya, maka pekerjaan yang harus segera dilakukan adalah mengefektifkan ASN supaya bekerja seefektif dan seefisien mungkin.
BACA JUGA: Aroma Mistis di Balik Pembakaran Mobil Via Vallen, Bikin Merinding
Berbagai terobosan yang dilakukan Risma adalah dengan membuat sistem yang seluruhnya memanfaatkan elektronik, seperti halnya e-government yang di dalamnya terdapat e-procurement, e-budgeting. Aplikasi ini melalui konsep Government Resource Management System (GRMS).
Seiring berjalannya waktu berbagai aplikasi terus tercipta di lingkungan Pemkot Surabaya. Hingga saat ini sudah mencapai ratusan aplikasi atau sistem.
Secara garis besar, sistem e-Government di Pemkot Surabaya dibagi menjadi beberapa bagian di antaranya sistem pengelolaan keuangan daerah, e-SDM, e-Monitoring, e-Education, e-Office, Sistem Siaga Bencana 112, Pajak daring, e-Permit, e-Health, Simprolamas (sistem informasi program layanan masyarakat), e-Dishub dan Media Center.
"Jadi, semuanya sudah berbasis elektronik, sehingga saat ini sudah tidak ada kwitansi-kwitansi di kami. Bahkan, saya juga sering disposisi surat hanya melalui ponsel ini ketika berada di lapangan atau di luar negeri dan itu biasanya saya kerjakan di luar jam kerja," ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa melalui berbagai sistem elektronik ini, tentu bisa menghemat biaya dan menghemat waktu, sehingga meskipun banyak ASN yang pensiun dan penerimaan ASN kurang, Pemkot Surabaya tidak terlalu bermasalah karena sudah dibantu dengan sistem elektronik ini.
Selain itu, Risma menjelaskan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, pelajar SD dan SMP di Surabaya tidak terlalu kaget karena selama ini ujiannya sudah terbiasa via daring.
Bahkan, mulai penerimaan hingga ujian, rapor dan sebagainya sudah via daring. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Soetomo