jpnn.com, SURABAYA - Nama Tri Rismaharini tiba-tiba muncul dalam kancah pemilihan gubernur (pilgub) Jatim.
DPC PDIP Surabaya akan mengajukan nama Risma dalam kontestasi tersebut.
BACA JUGA: Gerindra Hitung Peluang Kader Sendiri untuk Pilgub Jatim
Meski begitu, hingga kemarin, wali kota Surabaya itu masih bungkam soal kemungkinan maju itu.
Di balai kota kemarin pagi, Risma tak mengucap satu kata pun. Pandangannya dialihkan.
BACA JUGA: Peluang Anang Hermansyah Kecil Dampingi Gus Ipul
Dia berputar searah jarum jam sambil memandangi sejumlah pejabat di lingkungan pemkot yang mengitarinya.
Ada Sekda Hendro Gunawan, Kepala Bappeko Agus Imam Sonhaji, Kepala Dishub Irvan Wahyudrajad, dan Kabaghumas M. Fikser.
BACA JUGA: Belum Punya Cagub Jatim, Gerindra Sudah Membentuk Relawan
Justru Fikser yang menjawab pertanyaan itu. ''Kalian sudah tanya, kan? Tidak usah (perlu) disebutkan,'' ujar mantan camat Sukolilo tersebut.
Setelah itu, Risma bergegas masuk ke kantor diikuti para pejabat di belakangnya. Mereka hendak melakukan rapat.
Saat membuka acara e-Money Parkir Meter pada sore hari, pertanyaan-pertanyaan dari media soal pilgub kembali dilontarkan.
Tapi, wali kota perempuan pertama di Surabaya itu masih ogah bicara.
Secara terpisah, Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi menyatakan bahwa DPC PDIP Surabaya boleh mengambil formulir pendaftaran untuk Risma.
Syaratnya adalah membayar biaya gotong royong survei sebesar Rp 100 juta.
''Itu hak mereka. Tapi, yang penting itu saat pengembalian formulir,'' jelas pria asal Sidoarjo tersebut.
Pengembalian formulir itu harus disertai dengan kesediaan calon yang didaftarkan. Apabila Risma tidak mau didaftarkan, pendaftaran itu dianggap tidak berlaku.
''Masak yang dicalonkan enggak mau tapi dipaksa maju. Enggak bisa. Itu kan pribadinya orang," ucap wakil ketua DPRD Jatim tersebut.
DPD PDIP saat ini cenderung berkoalisi dengan PKB yang mengusung Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Kusnadi menyampaikan, PDIP sangat mungkin mengirimkan kader untuk mendampingi Gus Ipul maju.
''Etika politiknya kan PKB 20 kursi. PDIP 19 kursi. Jadi, kami yang wakil lah,'' katanya.
Pengambilan formulir pendaftaran itu bakal berlangsung hingga 14 Juni.
Setelah itu, PDIP menggodok siapa saja yang bakal diusulkan untuk maju.
Saat ini masih ada nama Gus Ipul dan Kusnadi sendiri yang melakukan pendaftaran lewat partai berlogo banteng itu.
Rencananya, Bupati Ngawi Budi Sulistyono alias Kanang turut mendaftar. "Bulan depan sudah ada rekomendasi," lanjut peternak sapi limosin itu.
Kusnadi juga mengingatkan bahwa PDIP harus menaati instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Keinginan DPD memang condong mendukung Gus Ipul. Namun, hal tersebut bisa saja berubah apabila presiden ke-5 Indonesia itu tidak berkehendak.
Meski begitu, Sekretaris DPC PDIP Surabaya Syaifudun Zuhri menjelaskan, mekanisme penjaringan kandidat cagub memang mengizinkan perwakilan setiap kabupaten untuk mengirimkan usulan kader yang cocok kepada dewan kepemimpinan daerah sebagai otoritas penetap cagub.
''Mekanismenya itu ada dua jalur. Kalau jalur umum itu ambil formulir. Tapi, internal partai bisa mengusulkan kader partai tanpa mengambil formulir,'' ujarnya.
Karena itu, 19 pengurus inti yang melakukan rapat Jumat lalu (2/6) sepakat untuk mengusulkan kader terbaik mereka, yakni Risma.
Dia menegaskan bahwa DPC PDIP tidak akan melakukan pendaftaran karena yang digunakan adalah jalur berbeda.
''Kami kan cuma usul terkait upaya penjaringan calon. Kalau mereka (DPD) merasa cocok, ya nanti mereka sendiri yang memanggil,'' tegasnya.
Hal tersebut jelas berbeda dengan pernyataannya yang beredar di beberapa media pada Jumat.
Saat itu, Syaifudin menyatakan bakal mendaftarkan Risma sebagai salah satu kandidat cagub dari PDIP.
Dia pun sempat mengatakan bahwa Risma sebagai kader tidak punya hak menolak atau mengiyakan karena hak tersebut berada di tangan DPC. (sal/bil/deb/c17/dos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tantangan Gus Ipul Jika Berdampingan dengan Calon dari PDIP
Redaktur : Tim Redaksi