jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memastikan tidak ada pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi tenaga honorer di lingkup pemerintah kota (pemkot) yang dipimpinnya. Pasalnya, pemberian THR untuk honorer tidak diatur dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kami nggak punya dasar aturannya. Jadi di pemkot, gaji ke-13 itu tidak ada," ujar Risma saat ditemui di Convention Hall Jalan Arif Rahman Hakim, Surabaya, Minggu (27/5).
BACA JUGA: Please, Husnuzan Saja soal Keputusan Jokowi Kucurkan THR PNS
Namun, Pemkot Surabaya mengalokasikan tunjangan untuk guru tidak tetap (GTT). Rencananya, Pemkot Surabaya akan memberikan tunjangan sebesar Rp 500 ribu kepada 22.000 GTT.
Artinya, Pemkot sudah menganggarkan sebesar Rp 87 miliar. "Tapi ya, tidak apa-apa. Jumlahnya segitu, ya disyukuri saja," papar dia.
BACA JUGA: Jokowi Bagi-bagi THR, Waketum Gerindra Ingatkan Ini
Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah (PP) tentang pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI, anggota Polisi, dan pensiunan PNS. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, negara mengeluarkan Rp 35,76 triliun untuk membayar THR dan gaji ke-13.(HDR/JPC)
BACA JUGA: Dua Klasifikasi Honorer Penerima THR
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penjelasan Lengkap Bu Ani soal THR Honorer
Redaktur : Tim Redaksi