jpnn.com - jpnn.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menyoroti ketergantungan KKP terhadap dinas-dinas di daerah.
Susi menginstruksikan agar jajarannya turun ke lapangan untuk memantau langsung, terutama untuk mencapai transparansi pengumuman calon penerima bantuan.
BACA JUGA: Bu Susi Berharap Dapat Bantuan dari Swasta dan BUMN
"Untuk mewujudkan hal ini, KKP butuh bantuan media dan masukan dari masyarakat agar tidak ada lagi kelompok yang mendapat bantuan berdasarkan kedekatan dengan oknum pejabat di daerah," ujar Susi.
Sementara itu, dalam rangka satu data, KKP tengah berupaya untuk mengintegrasikan data pelaku perikanan yang sudah pernah menerima bantuan dari KKP.
BACA JUGA: Bu Susi: Menurut Saya, Masih Banyak yang Harus Dibenahi
"Data ini akan membantu KKP untuk mengidentifikasi calon penerima bantuan dan memastikan bahwa bantuan tidak diberikan ke pihak yang sama berulang kali," tegas Susi.
Susi menargetkan, semua program dan intervensi KKP harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin.
BACA JUGA: Bu Susi: Masih Banyak PR yang Belum Kami Selesaikan
Provinsi dengan angka kemiskinan relatif tinggi seperti Papua, Papua Barat, NTT, dan Maluku, nantinya akan dijadikan prioritas pembangunan industri perikanan baru secara terintegrasi melalui program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Saumlaki, Merauke, Biak Numfor, Timika, Rote Ndao, dan Sumba Timur.
Susi menilai, keberpihakan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan program prioritas di lingkungan KKP sangat penting untuk pemerataan kesejahteraan.
“KKP dengan anggaran Rp 9,2 triliun pada 2017 harus bisa mendongkrak pertumbuhan PDB, namun juga dengan menjaga agar ketimpangan pendapatan tidak melebar,” harap Susi.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2017,KKP Prioritaskan Program Pemerataan Kesejahteraan
Redaktur & Reporter : Yessy