jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng mengatakan, calon presiden (capres) Joko Widodo melakukan blunder politik saat debat capres-cawapres.
Blunder dimaksud kata Robert, terkait pernyataan akan memberi sanksi potong anggaran bagi kepala daerah yang tidak taat kepada pemerintah pusat.
BACA JUGA: Dicari Hingga Jateng, Petinggi Artha Graha Belum Ketemu
"Pusat tidak bisa semena-mena memotong anggaran daerah yang sudah disetujui DPR. Pernyataan Pak Jokowi soal potong anggaran itu blunder, itu kan uang rakyat, kok main potong," kata Robert Endi Jaweng, dalam dialog kenegaraan, di DPD RI, Senayan Jakarta, Rabu (11/6).
Menurut dia, pernyataan Jokowi itu tidak menguntungkan bagi dirinya selaku capres, karena kepala daerah akan khawatir kalau pemotongan itu benar dilakukan, kelak jika Jokowi terpilih.
BACA JUGA: Heran...La Ode Ida Tiba-tiba Dukung Jokowi-JK
"Ide potong anggaran membuat daerah berpikir ulang, khawatir kalau benar terjadi. Ide ini merugikan Jokowi sendiri," kata Robert.
Ditegaskannya, dalam pemerintahan itu sistem rewards & punishment (penghargaan dan hukuman) itu sudah biasa, tapi jangan seperti potong anggaran.
BACA JUGA: Giring Nidji Jatuh Cinta Sama Jokowi
Ketidaktaaatan daerah, itu sendiri banyak sekali, yang tidak ditaati macam-macam penyebabnya. Antara lain karena adanya tabrakan aturan UU, adanya Inkonsistensi pusat dan daerah, yang semuanya harus dibenahi.
Sementara itu, Prof Farouk Muhammad selaku Timses Prabowo-Hatta, menyatakan, pernyataan Jokowi soal potong anggaran itu jadi blunder.
"Blunder dan akhirnya jadi masalah, jadi pembicaraan banyak kalangan di daerah. Itu uang rakyat, kok main potong Itu jadi beban. Itu kan sudah persetujuan DPR, tidak bisa Mendagri memotong apa yang dianggarkan lewat UU," katanya.
Menurut dia, Jokowi boleh jadi dianggap bisa bertindak tegas, tapi dalam kasus potong anggaran ini, tidak ada ketegasan itu. "Saya tidak melihat ada ketegasan, yang ada adalah blunder, karena yang dikatakan tidak benar. Saya sarankan, Jokowi belajar tata negara," saran anggota DPD dari Nusa Tenggara Barat itu.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus SKRT, Anggoro Bantah Sogok Pegawai Dephut
Redaktur : Tim Redaksi