jpnn.com - JAKARTA – Langkah Presiden Jokowi mengajukan nama Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri mendapat penolakan keras dari kalangan LSM penggiat antikorupsi.
Namun, tidak demikian dengan sikap para politisi di Senayan. Justru para "pentolan" Komisi III DPR memberikan sinyal bakal memuluskan jalan bagi calon pengganti Jenderal Pol Sutarman itu.
Sebut saja Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo sudah menegaskan fraksinya akan mendukung pencalonan Budi Gunawan yang sudah diajukan Presiden Joko Widodo sebagaicalon tunggal. Bambang juga menegaskan Budi Gunawan memenuhi kualifikasi sebagai Kapolri.
”Paling tidak dia sudah dua kali memimpin keamanan wilayah dengan menjadi Kapolda dua kali," ujar pria yang biasa disapa Bamsoet ini di Gedung DPR Jakarta, Senin (12/1).
Soal isu rekening gendut yang kerap menyebut-nyebut nama Budi Gunawan, menurut Bamsoet sebenarnya Komisi III periode 2009-2014 sudah mendapat klarifikasi dari Bambang Hendarso Danuri (BHD) selaku Kapolri ketika itu, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan (BG) telah diperiksa institusi Polri dan hasilnya clear.
Bamsoet menambahkan, fit and proper test calon Kapolri kemungkinan akan digelar paling lama dua pekan mendatang. Apakah Komisi III bakal menyetujui dan menerima usulan presiden tersebut, dia tidak bisa memastikan.
BACA JUGA: Pesawat Hantam Air Lantas Meledak
”Namun biasanya, bila melihat ke belakang sejarah fit and proper calon kapolri maupun Panglima TNI di DPR, ujung-ujungnya DPR menerima juga usulan presiden itu,” kata Bamsoet yang juga anggota Komisi III DPR itu.
Dukungan kepada Budi juga mengalir dari Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin yang menilai Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalendikpol) itu memang sudah memenuhi syarat formal untuk menjadi Kapolri. Budi memiliki komitmen dan kemampuan melakukan reformasi di tubuh Polri.
Azis lantas meminta publik mempercayai DPR untuk memilih calon Kapolri yang terbaik bagi bangsa ini, serta bisa membawa perubahan dalam institusi kepolisian. Komisi III menurut Azis juga memiliki mekanisme dan standar untuk memilih calon Kapolri. Sama halnya dalam memilih Hakim MK, hakim agung, dan juga para pimpinan KPK.
”Sesuai kewenangan kami, tentunya kami akan memilih orang-orang terbaik menjadi Kapolri, hakim konstitusi, hakim agung, dan lain-lain. Kami memiliki mekanisme tersendiri dalam memilih calon-calon terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Sebelumnya kami juga akan mempelajari rekam jejak calon, menggali sedalam-dalamnya informasi dan tentunya hanya calon terbaik yang kami pilih,” tegas Azis di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (12/1).
Memang dia mengakui banyak pihak yang meragukan komitmen DPR dalam proses pemilihan Kapolri ini. Namun menurut Azis, pada akhirnya keraguan itu bisa ditepis karena kinerja orang-orang yang dipilih ternyata baik. Dia menyontohkan pilihan DPR kepada Abraham Samad untuk mengetuai KPK tiga tahun lalu.
”Toh akhirnya masyarakat mendukungnya. Jadi saya yakin siapapun nanti Kapolri yang kami pilih adalah yang terbaik dan akan didukung masyarakat,” lontar Azis.
Dalam kesempatan itu Azis juga berharap Kapolri yang baru nanti bisa membawa perubahaan mendasar ke dalam institusi Polri. Berbagai masalah yang kerap timbul antara anggota masyarakat dan polri harus diminimalisir.
”Semua hal yang bersentuhan dengan masyarakat langsung harus dibenahi. Polri tidak bisa hanya melakukan tindakan-tindakan besar, sementara yang kecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dilupakan,” pungkasnya.
Dukungan yang sama juga datang dari politisi PKS di Komisi III Nasir Jamil yang tegas-tegas mengatakan isu saldo jumbo di rekening Budi Gunawan sudah tidak signifikan lagi dipersoalkan.
BACA JUGA: Serpihan Pesawat Hanyut Hingga Tanjung Emas Semarang
Alasan Nasir, sudah ada klarifikasi dari tubuh Polri sendiri yang menyebutkan tidak ada masalah dengan saldo di rekening Budi.
”Terkait rekening gendut itu, menurut saya kan sudah ada lembaga yang mempunyai otoritas untuk memeriksanya. Dan yang terpenting rekening gendut itu bukan dari hasil kejahatan. Saya juga punya keyakinan rekening jumbo milik Budi Gunawan itu sudah diklarifikasi,” tutur Nasir yang politisi PKS ini di Gedung DPR RI.
Nasir lantas meminta semua pihak untuk melihat secara jernih calon tunggal Kapolri tersebut. Sebab, sebelum nama Budi Gunawan masuk ke DPR, tentu saja sudah melalui sejumlah tahapan di Komisi Polisi Nasional (Kompolnas). Dari sisi angkatan di kepolisian, Budi Gunawan yang merupakan alumni Akabri 1983 itu menurut Nasir akan bersinergi dengan para kepala staf angkatan di jajaran TNI yang juga sama-sama alumniAkabri 1983.
”Jadi kami mengharapkan nantinya yang menjadi Wakil Kapolri itu adalah alumni Akabri 1984. Sehingga ke depan jenjang karir yang merujuk kepada angkatan secara otomatis berlaku,” harapnya.
Dia menambahkan, Budi dalam karirnya di kepolisian sudah menjalani berbagai tugas di banyak fungsi kepolisian. Pengalaman ini dinilai akan sangat berguna bagi yang bersangkutan mengambil kebijakan sebagai orang nomor satu di Polri.
”Diharapkan pengalaman yang komperehensif ini menjadi modal bagi Budi Gunawan untuk melanjutkan reformasi Polri, saya punya keyakinan bahwa seluruh fraksi akan menyetujui Budi Gunawan menjadi kapolri,” pungkas Nasir. (ind)
BACA JUGA: Wajibkan Pemda Ajukan Formasi CPNS Lewat IT agar Lebih Hemat
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Vitamin dari Panglima TNI untuk Penyelam
Redaktur : Tim Redaksi