jpnn.com, JAKARTA - Oleh: Rudi S Kamri, Pengamat Sosial dan Politik.
BACA JUGA: Bismillah, Jokowi Lepas Kontingen Indonesia ke SEA Games Filipina
Pada saat Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019, nama yang saya tunggu-tunggu adalah Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan.
Namun, sampai akhir Presiden Jokowi menyebut satu per satu nama, Budi Gunawan tidak kunjung disebut.
BACA JUGA: Jokowi Ucapkan Selamat untuk Pasha Ungu
Sebelumnya santer terdengar BG, sapaan karib Budi Gunawan, akan menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) atau Menteri Dalam Negeri.
Akan tetapi, prediksi semua pengamat ternyata meleset. Jabatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang disandang BG mulai 9 September 2016 selayaknya perlu penyegaran.
Setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, peranan BG telihat cukup menonjol. Berkat keuletan BG, pertemuan Jokowi-Prabowo Subianto di Stasiun MRT Jakarta sukses meredam situasi politik dalam negeri yang sempat memanas usai Pilpres 2019.
Masyarakat luas serta-merta memberikan poin positif buat BG waktu itu. Jadi, tidak aneh beberapa kalangan memprediksi BG akan mendapat tempat strategis di Kabinet Indonesia Maju.
Performa BG selama tiga tahun memimpin BIN sangat debatable. Ada beberapa pihak menganggap BG kurang berhasil.
Namun, ada pihak lain menganggap BG cukup berhasil. Semua pendapat perlu kajian dan perspektif yang mendalam. Yang jelas dalam percaturan politik nasional saat ini peran BG cukup diperhitungkan.
Kini, setelah semua kursi Kabinet Indonesia Maju sudah terisi penuh, ke mana selayaknya BG ditempatkan?
Menurut saya, satu-satunya jabatan yang pantas dan layak untuk BG adalah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Lembaga yang selama ini dipimpin oleh Sri Adiningsih ini adalah satu-satunya lembaga strategis di lingkaran terdekat Presiden yang belum disentuh Jokowi untuk dirombak.
Di lembaga ini, menurut saya, BG layak ditempatkan. Beberapa pengamat politik yang saya hubungi mengamini pendapat saya.
Dengan kapabilitas, rekam jejak dan prestasinya, laki-laki kelahiran Solo, 11 Desember 1959 ini menurut saya layak dipercaya menduduki jabatan strategis tersebut.
BG dan anggota Wantimpres yang lain mempunyai kapasitas yang memadai untuk memberi saran dan pertimbangan strategis kepada Presiden Jokowi.
Dengan pertimbangan saat ini Tim Ekonomi Presiden sudah cukup solid dan kuat, Presiden Jokowi perlu orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni di bidang keamanan nasional, dan BG dapat mengambil peran strategis tersebut.
Lalu, bagaimana dengan BIN pasca-BG?
Menurut saya sudah saatnya Presiden Jokowi mereformasi secara total platform lembaga intelijen negara ini.
Seperti kita tahu aparat intelijen dalam melakukan tugasnya tidak tunduk kepada hukum pidana dan hukum humaniter, tapi pada politik negara yang dipimpin oleh Presiden.
Dengan pertimbangan ini selayaknya lembaga intelijen negara dikembalikan pada supremasi sipil.
Di berbagai negara demokratis seperti Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara lain, lembaga intelijen negara selalu dipimpin oleh sipil. Yurisprudensi ini juga pernah terjadi di Indonesia.
Pada era pemerintahan Presiden Soekarno, Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) juga dipimpin oleh seorang berlatar belakang sipil yaitu Dr Soebandrio.
Figur sipil di Indonesia saat ini yang mempunyai kapasitas di bidang intelijen cukup banyak. Salah satunya yang paling menonjol dan mumpuni adalah Suhendra Hadikuntono.
Rekam jejak Suhendra di bidang intelijen cukup panjang merentang. Kedekatan Suhendra secara personal dengan Wali Nanggroe Aceh dan pimpinan Papua Merdeka merupakan modal kuat dan sangat bisa diharapkan bisa meredam potensi konflik di kedua daerah tersebut.
Pada hemat saya apabila kedua daerah tersebut aman terkendali, akan menjadi indikator kuat stabilitas keamanan di Indonesia juga akan berjalan kondusif.
Jadi kembali ke pertanyaan awal dalam tulisan ini, ke mana sebaiknya BG ditempatkan setelah dari BIN?
Saya menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk menempatkan BG sebagai Ketua Wantimpres.
Selanjutnya biarkan Presiden Jokowi menata ulang lembaga intelijen negara sesuai dengan kebutuhan negara saat ini.
Selayaknya supremasi sipil menjadi pertimbangan strategis Presiden Jokowi untuk menentukan siapa yang layak menjadi Kepala BIN selanjutnya. (jos/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ragil