jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, di Sentul International Conventions Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).
Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu dalam arahannya menekankan soal stabilitas politik dan keamanan yang merupakan salah satu prasyarat mutlak fondasi pertahanan nasional di seluruh peradaban.
BACA JUGA: Rapat Bareng Budi Arie, Firnando Minta Syarat Mendirikan Koperasi Dievaluasi
Menurut Budi, guna mewujudkan stabilitas politik dan keamanan, maka kolaborasi seluruh elemen baik dari masyarakat, swasta, pemerintah pusat dan pemda, sangat diperlukan.
"Menjaga stabilitas membutuhkan kerja sama, karena enggak mungkin kami mampu menangani stabilitas ini hanya dengan satu institusi saja," kata Budi Gunawan.
BACA JUGA: Menko Polkam Budi Gunawan jadi Tamu Kehormatan di National Day Federasi Rusia
Dia mengatakan bahwa semua memiliki tangungg jawab yang sama dan besar untuk memastikan stabilitas wilayah.
"Sehingga visi dan misi presiden dalam 8 Asta Cita dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat dapat berjalan dengan baik," ungkap purnawirawan Polri berpangkat jenderal bintang empat itu.
BACA JUGA: DPR Apresiasi Penunjukan Budi Gunawan Jadi Menkopolkam
Dia menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama terhambatnya pertumbuhan ekonomi ialah faktor ketidakstabilan di bidang politik dan keamanan.
Terutama, lanjut Budi, terkait ketidakpastian hukum dalam menghadapi praktik koruptif, penyelundupan, maupun tindak pidana lain yang menyasar seluruh lapisan elemen.
"Maka yang terjadi otoritarian. Bila negara kuat, tetapi masyarakat lemah, maka yang terjadi otoritarian," kata alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1983 itu.
Menurut Budi, pemda memiliki peran penting dalam membentuk kestabilan politik dan keamanan negara.
Pemda yang mengetahui cara menjaga wilayah agar tetap aman dan stabil.
Budi mengatakan ada lima kunci yang perlu dilakukan kepala daerah untuk mencapai tujuan tersebut.
Dia menyebut, yakni menjalin dan meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif dan yudikatif di daerah, meningkatkan sinergi dan koordinasi antarforkopimda, serta berhati-hati dalam membuat perda yang berpotensi menimbulkan gejolak.
"Contohnya, dalam penentuan UMP, melibatkan tripatrit, yakni pengusaha, buruh dan pemerintah," imbuhnya.
Terlebih dari itu, pemerintah harus memberikan jaminan penyediaan layanan publik yang adil, merata, dan tidak diskriminatif.
Kemudian, melaporkan dengan data yang benar, sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif.
"Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan merasakan langsung dari program yang dicanangkan, mereka bisa menjadi pendukung untuk menjaga stabilitas daerah masing-masing," kata Budi Gunawan. (mcr31/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Romaida Uswatun Hasanah