jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan meyakini pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bertujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan nasional. Namun, pria yang akrab disapa BG itu tidak ingin model pembangunan IKN menggunakan cara-cara Orde Baru.
BG mengatakan ada beberapa pilihan konsep pembangunan yang telah diterapkan oleh negara-negara berkembang, misalnya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tinggi.
BACA JUGA: Kepala BIN Sebut IKN Nusantara Dorong Pemerataan Ekonomi, Begini Alasannya
Eks Wakapolri itu menjelaskan model tersebut menuntut adanya kondisi politik yang stabil demi menarik investor berpartisipasi dalam berbagai kegiatan perekonomian, sehingga menciptakan lapangan kerja yang luas.
“Model pembangunan ini pernah diterapkan pada era Orde Baru, hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dan bisa menekan angka pengangguran karena meningkatnya lapangan pekerjaan,” kata BG, Kamis (10/3).
BACA JUGA: Kepala BIN Sebut IKN Akan Dorong Pemerataan Ekonomi dan Pembangunan
Meski demikian, ada harga yang harus dibayar dari penerapan gaya rezim Soeharto itu. Menurut purnawirawan jenderal bintang empat Polri itu, konsekuensinya ialah kehidupan demokrasi menurun, peran organisasi serta masyarakat sipil merosot, dan kegiatan perekonomian dimonopoli pemerintah.
Di sisi lain, menurut dia, kondisi pemerintah saat ini memiliki keterbatasan anggaran di masa pandemi Covid-19. Karena itu, BG menilai proses pembangunan IKN perlu melibatkan peran swasta. Namun, BG tak ingin swasta hanya mengedepankan logika ekonomi untuk mendapatkan laba.
BACA JUGA: Gus Jazil Mengira Ada Reshuffle Saat Pelantikan Kepala Otorita IKN, Ternyata...
"Sejak awal harus menyadari bahwa pembangunan IKN adalah untuk kepentingan pemerataan pembangunan, melibatkan masyarakat sekitar, dan berwawasan lingkungan sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial," kata BG.
Mantan Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu juga mengkhawatirkan adanya gesekan politik, ekonomi, dan sosial budaya setelah IKN pindah ke Kalimantan Timur. Menurut BG, hal itu perlu diantisipasi.
“Berbagai dampak tersebut tentu akan memiliki korelasi signifikan terhadap aspek keamanan dan pertahanan di masa depan, terutama di kawasan sekeliling ibu kota negara baru,” kata Budi.
Mantan Kapolda Bali itu menganggap proses pembangunan IKN sejak awal perlu melakukan langkah-langkah antisipatif, mulai dari pilihan model pembangunan, pendekatan, dan pelaksanaannya.
“Proses pembangunan IKN harus benar-benar mampu meyakinkan kepada semua pihak bahwa pemindahan ibu kota negara adalah sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat,” ujar dia. (mcr9/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buka Rapat Perdana Bersama Bambang dan Dhony, Jokowi Langsung Singgung Nama Luhut
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Dea Hardianingsih