Bukan Fadli Zon Kader Gerindra Paling Berpeluang jadi Menteri

Selasa, 15 Oktober 2019 – 15:48 WIB
Fadli Zon. Foto: Aristo Setiawan/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ahmad Muzani merupakan kader Partai Gerindra yang paling berpeluang duduk sebagai menteri jika partai pimpinan Prabowo Subianto itu akhirnya bergabung dalam koalisi parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Hal tersebut dikatakan Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe.

Menurut Maksimus, Ahmad Muzani yang saat ini Sekjen DPP Partai Gerindra itu bahkan jauh lebih berpeluang dibanding Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon.

BACA JUGA: Gerindra Raup Simpati Publik, Cukup 1 Kursi Menteri Saja

"Saya lihat ada beberapa kelebihan yang dimiliki Sekjen Gerindra Ahmad Muzani untuk diangkat menjadi calon menteri. Dengan catatan jika partai itu pada akhirnya masuk dalam koalisi pendukung pemerintah," ujar Maksimus kepada jpnn.com, Selasa (15/10)

Menurut dosen di Universitas Mercu Buana ini, Ahmad Muzani terkesan jauh dari kontroversi politik yang selama ini mengemuka. Berbeda dengan Fadli Zon yang pernyataannya kerap bernada keras berseberangan dengan pemerintah.

BACA JUGA: Profil Ahmad Muzani: Wartawan dan Penyiar Radio, Kini Wakil Ketua MPR

Kelebihan itu diyakini membuat Muzani lebih diterima banyak pihak, terutama para ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung Jokowi.

Karena meski mengangkat menteri merupakan hak prerogatif presiden, mantan Wali Kota Surakarta itu diyakini tetap bakal meminta masukan sejumlah pihak, terutama para ketua umum parpol.

BACA JUGA: Inilah Top 5 Menteri di Era Jokowi-Jusuf Kalla

"Saya kira pasti mereka mencari tokoh yang tidak banyak menciptakan konroversi di tengah masyarakat dan saya lihat figur itu ada di Sekjen Gerindra," ucapnya.

Direktur Eksekutif Lambaga Analisis Politik Indonesia (LAPI) ini juga menilai, idealnya Gerindra hanya memperoleh satu kursi menteri jika bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah.

"Kalau Gerindra ngotot banyak kursi maka bisa terjadi resistensi di antara koalisi, sehingga istilah koalisi dalam koalisi bisa terjadi kalau Jokowi tak mampu membangun komunikasi yang baik dengan koalisi," pungkas Maksimus. (gir/jpnn)


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler