jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Digipol Strategic Indonesia Nurfahmi menilai kabar yang menyebut BUMN memborong tiket Asian Games 2018 untuk diberikan kepada pejabat baru bersifat dugaan.
"Namun, seolah-olah muncul banyak opini yang entah dari siapa pelakunya mengggiring menyerang BUMN seperti sudah ada buktinya. Dihakimi bahwa BUMN curang, melanggar hukum. Ujung-ujungnya politis ke Presiden Joko Widodo," ujar Nurfahmi, Minggu (2/9).
BACA JUGA: Ini Dia Si Cantik Atlet Terbaik Asian Games 2018
Karena itu, Nurfahmi meminta menghargai asas praduga tidak bersalah yang diutamakan dalam penegakan hukum.
"Bagaimana nanti hasil pendalaman informasi dari KPK, apakah perlu dibawa ke ranah hukum, pengadilan, lalu apakah melanggar unsur gratifikasi, penyuapan atau tidak? Itu yang menjadi dasar. Bukan opini kebencian," ucap Nurfahmi.
BACA JUGA: Perenang 18 Tahun Jadi Atlet Terbaik Asian Games 2018
Dia menjelaskan, hal yang harus disadari adalah apakah isu diborongnya tiket Asian Games 2018 oleh BUMN merupakan alokasi yang dijual untuk publik atau hak korporasi sebagai sponsor.
"Itu semua belum jelas. Jangan langsung menghakimi BUMN. Atau, jangan-jangan pejabat yang diberikan tiket gratis adalah petinggi internal BUMN sendiri. Semua bisa berasumsi," ujar Nurfahmi.
BACA JUGA: RR Sebut Tokoh Satu Ini di Belakang Kesuksesan Asian Games
Meski demikian, Nurfahmi meminta Menteri BUMN Rini Soemarno bertindak tegas dengan memberikan sanksi kepada jajarannya yang terbukti memborong tiket Asian Games dengan cara melanggar aturan.
Dia menjelaskan, Kementerian BUMN juga sebaiknya membentuk tim khusus guna menyelidiki isu diborongnya Asian Games 2018 sehingga ikut membantu terjaganya transparansi publik. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wow! Bonus Atlet Indonesia Cair Sebelum Asian Games Ditutup
Redaktur & Reporter : Ragil