JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan masih menunggu keputusan pemerintah terkait penunjukan BUMN karya dalam studi kelayakan (feasibility study/FS) proyek Jembatan Selat Sunda (JSS).
"Jadi ini memang terserah pemerintah, mau menunjuk BUMN atau tidak untuk FS-nya," ucap Dahlan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Kamis (18/7).
Sejauh ini, pemerintah masih mempertimbangkan studi kelayakan JSS, apakah akan dilakukan oleh kedua institusi, yakni perusahaan BUMN dan inisiator. Namun Dahlan menilai, bila ada kedua belah pihak yang ikut dalam studi kelayakan itu, maka justru akan menimbulkan masalah baru.
"Kalau kerjasama (dengan inisiator-red), nanti siapa yang minoritas dan mayoritas. Lalu kerjasamanya seperti apa? Tapi itu belum diputuskan, kami masih menunggu," tutur bekas Dirut PLN ini.
Sementara terkait penunjukkan lima BUMN karya untuk mengarap proyek itu, Dahlan mengaku hal itu dilakukan sembari menunggu proses penunjukan konsorsium studi kelayakan selesai. "Kalau seandainya kami ditunjuk, BUMN sudah siap menerima tugas proyek itu" tambahnya.
Sementara terkait dana untuk studi kelayakan, Dahlan mengaku akan menyerahkan mekanismenya ke pemerintah. Saat ini, pemerintah memang masih menyerahkan dana untuk studi kelayakan berasal dari inisiator. Sebab, kata Dahlan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini tidak ada anggaran untuk JSS.
"Jadi kita akan lihat apakah dana itu dianggarkan di APBN 2014, Agustus nanti kan ada RAPBN 2014," pungkasnya.
Lima BUMN karya yang telah ditunjuk yakni PT Adhi Karya Tbk, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya dan PT Pembangunan Perumahan. (chi/jpnn)
"Jadi ini memang terserah pemerintah, mau menunjuk BUMN atau tidak untuk FS-nya," ucap Dahlan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Kamis (18/7).
Sejauh ini, pemerintah masih mempertimbangkan studi kelayakan JSS, apakah akan dilakukan oleh kedua institusi, yakni perusahaan BUMN dan inisiator. Namun Dahlan menilai, bila ada kedua belah pihak yang ikut dalam studi kelayakan itu, maka justru akan menimbulkan masalah baru.
"Kalau kerjasama (dengan inisiator-red), nanti siapa yang minoritas dan mayoritas. Lalu kerjasamanya seperti apa? Tapi itu belum diputuskan, kami masih menunggu," tutur bekas Dirut PLN ini.
Sementara terkait penunjukkan lima BUMN karya untuk mengarap proyek itu, Dahlan mengaku hal itu dilakukan sembari menunggu proses penunjukan konsorsium studi kelayakan selesai. "Kalau seandainya kami ditunjuk, BUMN sudah siap menerima tugas proyek itu" tambahnya.
Sementara terkait dana untuk studi kelayakan, Dahlan mengaku akan menyerahkan mekanismenya ke pemerintah. Saat ini, pemerintah memang masih menyerahkan dana untuk studi kelayakan berasal dari inisiator. Sebab, kata Dahlan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini tidak ada anggaran untuk JSS.
"Jadi kita akan lihat apakah dana itu dianggarkan di APBN 2014, Agustus nanti kan ada RAPBN 2014," pungkasnya.
Lima BUMN karya yang telah ditunjuk yakni PT Adhi Karya Tbk, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya dan PT Pembangunan Perumahan. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buru-Buru ke PU, Dahlan Iskan Temui Menteri PU Myanmar
Redaktur : Tim Redaksi