jpnn.com, JAKARTA - Calon presiden 2024 Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan kontroversial, dengan melarang buruh menuntut pengusaha menaikkan upah minimum setiap tahunnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah mengatakan, pernyataan Prabowo menggambarkan ketidakpahamannya terhadap permasalahan keseharian buruh di Indonesia.
BACA JUGA: Konkret Dorong Kemajuan Sepak Bola, Prabowo-Gibran Didukung Eks Pemain Timnas dan Suporter di Jatim
Bahkan menurut Ilham, pernyataan Prabowo itu mewakili kepentingan borjuasi atau para pemilik modal. Sebab para pemilik modal tidak ingin ada kenaikan upah buruh karena mengurangi keuntungan yang diperolehnya.
“Upah salah satu agenda utama perjuangan buruh selama ini. Nah, bila dia mengatakan tidak perlu untuk menuntut kenaikan upah setiap tahun dan harus memaklumi pengusaha itu menunjukkan watak kelasnya,” ujar Ilhamsyah saat dihubungi, Jumat (11/6).
BACA JUGA: Elite Partai Garuda Ungkap Fakta Pidato Prabowo soal Buruh
Ilhamsyah mengaku binggung, seharusnya calon kepala negara menunjukkan keberpihakannya terhadap mayoritas rakyat Indonesia dan para buruh. Karena dalam kerangka bagaimana redistribusi kekayaan bisa adil dan merata. Negara dapat meredistribusi kekayaan dengan meningkatkan pajak untuk pengusaha.
Selain itu menurut Ilham, negara bisa mengurangi sedikit keuntungan yang diperoleh pengusaha dengan menaikkan upah buruh. Apalagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia didongkrak konsumsi rumah tangga yang dipengaruhi besaran upah buruh.
“Upah yang kecil tentu akan membuat daya beli juga akan semakin rendah. Daya beli rendah akan membuat serapan terhadap konsumsi juga menjadi rendah. Dengan begitu, tentu produktivitas juga akan menurun kalau daya beli tidak ada. Semakin tinggi upah, konsumsi akan semakin tinggi dan secara otomatis juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Karena itu, mengkritik Prabowo yang menyatakan berjanji akan meringankan kehidupan buruh dengan berbagai subsidi. Hal itu dilakukan agar tidak lagi menuntut kenaikan upah.
“Jadi, hal yang dia sampaikan tadi masih jauh dan itu sangat menyakiti hati atau perasaan kawan-kawan dari gerakan buruh yang selama ini berjuang menuntut upah," tegasnya.
Ilham berujar jika berbicara tentang jaminan sosial, tentang jaminan pendidikan, kesehatan gratis, itu memang harusnya menjadi agenda Prabowo ketika terpilih menjadi kepala negara.
"Karena partai-partai yang ada di parlemen, tidak ada satupun yang memperjuangkan itu, kalau dia mengatakan, welfare state, welfare state ala mana yang dia pergunakan?” ucapnya.
Dalam kerangka welfare state, negara harus memperbesar alokasi APBN untuk jaminan sosial, ketersediaan perumahan untuk rakyat, sampai menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan.
Karena cita-cita negara Indonesia didirikan adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, faktanya sampai hari ini negara tidak bisa melaksanakan welfare state.
“Kalau Prabowo baru ‘akan’ menyampaikan. Itu kan suatu hal yang patut kita pertanyakan. Tetapi, kebutuhan mendesak hari ini bagi gerakan buruh naikkan upah 15 persen minimal, untuk wilayah Jabodetabek. Tentu untuk wilayah seperti Jawa Tengah dan beberapa wilayah di Indonesia Timur yang upahnya juga masih di bawah 3 juta itu harusnya kenaikannya lebih besar, bisa sampai 30 persen,” ujar Ilhamsyah.
Diketahui, Prabowo Subianto melarang buruh menuntut pengusaha menaikkan upah minimum setiap tahunnya.
Sebagai kompensasinya, Prabowo berjanji akan memberikan berbagai subsidi kepada buruh jika terpilih menjadi Presiden RI dalam Pilpres 2024.
"Kita sudah welfare state. Kita akan bicara ke pemimpin buruh, kesehatan tidak bayar, subsidi listrik, BBM, sekolah tidak bayar. Kita akan kasih makan siang gratis,” ujar Prabowo, Rabu 8 November 2023.
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul